Menggugat Tirani Aplikasi dalam Dunia Pendidikan

Oleh: Syahrial, S.T. - Guru Madya di SMAN 1 Damar

"Teknologi seharusnya bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan manusia, bukan sebaliknya menguasai dan membebani manusia"

Kebijakan e-Kinerja yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan terintegrasi dengan Penilaian Kinerja Guru (PKG) menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya, Doni Koesoema, aktivis pendidikan yang juga dosen di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong.

Dalam tulisannya di Kompas pada Senin (22/1/2024) dengan judul 'Tirani Aplikasi', Doni menyoroti dampak negatif dari penerapan kebijakan e-Kinerja bagi para guru. Menurutnya, kebijakan ini justru akan menghancurkan kinerja guru, alih-alih meningkatkannya.

Doni mengutip pepatah yang mengatakan bahwa orang yang hanya tahu palu, maka semua orang akan dijadikan paku. Ini analogi yang tepat untuk menggambarkan situasi pendidikan kita saat ini. Karena yang dikuasai pemerintah hanyalah aplikasi, maka seluruh kebijakan didominasi pemanfaatan aplikasi, tanpa memedulikan dampaknya bagi para guru.

Poin pentingnya adalah bahwa pemerintah terlalu terobsesi pada penerapan aplikasi dan teknologi, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi para guru. Padahal, guru adalah ujung tombak pendidikan dan yang paling merasakan efek dari setiap kebijakan.

Jika kebijakan hanya berorientasi pada aspek administratif dan teknis belaka, tanpa memperhatikan realitas di lapangan, maka dampaknya bisa kontraproduktif. Guru yang seharusnya fokus mengajar, justru dibebani tuntutan administrasi yang berlebihan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi dan meminta masukan dari para guru sebelum mengeluarkan kebijakan apa pun. Dengan demikian, kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Akibatnya, guru tidak lagi fokus pada aktivitas mengajar dan mendidik siswa di kelas. Mereka justru disibukkan dengan berbagai administrasi dan pengelolaan data kinerja melalui aplikasi. Kondisi ini sungguh ironis dan kontraproduktif.

Doni mempertanyakan logika perubahan pendidikan yang digaungkan pemerintah. Hanya karena guru dan kepala sekolah memanfaatkan aplikasi hingga mendapatkan sertifikat, belum tentu mutu pendidikan langsung meningkat.

Sering kali pemerintah melihat peningkatan mutu pendidikan secara sempit dan instan, hanya dari sisi kuantitas penggunaan teknologi. Padahal, pendidikan adalah sebuah proses panjang dan kompleks, dengan banyak faktor yang memengaruhinya.

Hanya menjadikan guru dan kepala sekolah mahir menggunakan aplikasi digital, belum menjamin mutu pendidikan langsung meningkat secara signifikan. Diperlukan upaya-upaya lain yang lebih mendasar, seperti perbaikan kurikulum, metode mengajar, sarana prasarana, dan lain-lain.

Peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerja keras dan ketekunan dari semua elemen terkait, bukan hanya karena menguasai teknologi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu lebih komprehensif dan tidak sekadar mengejar target kuantitatif yang belum tentu berdampak langsung pada kualitas pendidikan.

Yang lebih penting, kata Doni, adalah refleksi dan evaluasi para guru dan kepala sekolah atas pengelolaan satuan pendidikan yang mereka pimpin. Data dan bukti pemanfaatan aplikasi tidak bisa menggantikan manusia sebagai pelaku utama dalam pendidikan.

Filosofi pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, bukan untuk mengaplikasikan manusia. Kekuatan pendidikan ada pada pelakunya, yaitu guru dan siswa, bukan pada aplikasi ataupun sistem yang dibangun di atasnya.