Meningkatkan Kualitas Perpustakaan

Oleh: Muhammad Mufti AM - Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

ADA penulis di satu media mengungkapkan keraguannya mengenai ide Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) membangun 10.000 perpustakaan desa (perpusdes) di tahun 2024 ini. Menurut dia, ide itu terlalu utopis alias kemungkinan terwujud minim. Bukti bahwa Perpusnas gagal paham dengan kondisi literasi di desa. Ada tiga hal kemudian dia sarankan daripada sekadar membangun perpusdes, yakni memperbaiki kualitas perpustakaan daerah (perpusda), jam operasional perpustakaan tidak terbatas pada jam kerja, dan lebih gencar mengenalkan perpustakaan ke pelajar.

Program Perpusnas membangun 10.000 perpusdes memang benar. Hal itu tertuang di Surat Edaran Nomor B.627/4/PPM.00.00/II.2024 perihal Penerima Bantuan Bahan Bacaan Bermutu dalam Penguatan Literasi Masyarakat Tahun 2024. Penguatan budaya baca dan literasi memang menjadi salah satu program Perpusnas guna memperkuat kecakapan literasi masyarakat. Tujuan lain, mendukung program merdeka belajar dan kampus merdeka di sektor pendidikan dengan sasaran masyarakat lingkup pedesaan. Maka, lembaga pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat desa adalah pemerintah desa/kelurahan.

Program membangun 10.000 perpusdes jelas memberikan peluang bagi masyarakat desa mengakses bahan bacaan. Mungkin itu terlihat utopis atau sulit terealisasi. Namun, sejak tahun 2010 bahkan lebih, Perpusnas berulang kali menyalurkan bantuan sebanyak 1.000 buku kepada perpusdes. Bukan sekadar bantuan yang asal diberikan. Perpusnas menetapkan syarat dan ketentuan bahwa kelembagaan dan kepengurusan perpustakaan harus terbentuk terlebih dahulu berdasarkan surat keputusan (SK) kepala desa/lurah setempat.

Melansir laman Perpusnas, 10.000 perpustakaan penerima bantuan buku tahun 2024 terdiri dari 600 perpusdes/kelurahan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), 4.604 perpusdes/kelurahan replikasi TPBIS, 2.409 perpustakaan usulan pemerintah kabupaten/kota, serta 2.387 taman bacaan masyarakat (TBM). Berdasarkan data tersebut, kelembagaan serta pengelola perpusdes yang tergabung dalam program TPBIS sudah pasti terbentuk dan ada. Adapun TBM rata-rata aktivitasnya berjalan cukup bagus. Nah, 2.409 perpustakaan usulan baru dari pemerintah kabupaten/kota menggenapi sehingga total menjadi 10.000 perpustakaan se-Indonesia.

Membangun 10.000 perpusdes bukan soal tepat atau kurang tepat. Program Perpusnas memperbaiki kualitas perpustakaan semestinya dinikmati masyarakat. Coba kita lihat di kawasan Monas Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, pemerintah telah membangun Gedung Layanan Perpustakaan berlantai 28. Di Yogyakarta, Pemerintah DIY membangun Grahatama Pustaka. Sebuah gedung perpustakaan umum yang megah dan nyaman. Ada diorama arsip di sisi lain bangunan utama.

Selanjutnya, Perpusnas menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) yang mencapai miliaran rupiah untuk perpusda kabupaten/kota, baik DAK pembangunan gedung baru, perluasan gedung, maupun renovasi bangunan. Semua bertujuan memperbaiki tampilan fisik gedung/bangunan atau wajah perpustakaan yang selama ini sering dianggap kurang keren. Konsep desain gedung hingga ruang-ruang perpustakaan dirancang tim daerah, menyesuaikan kondisi kebutuhan serta ciri khas atau keunikan daerah.

Selain DAK gedung, ada DAK perabot perpustakaan, perangkat teknologi informasi, serta pengembangan koleksi berupa buku cetak maupun elektronik bernilai ratusan juta rupiah. Penyaluran DAK menjawab kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana perpustakaan. Harapannya, DAK mampu mengubah tampilan wajah perpusda menjadi lebih modern, bergaya, dan keren. Koleksi bermutu, tercetak maupun elektronik didukung perangkat teknologi informasi memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Jadi, perbaikan kualitas perpusda kabupaten/kota sudah diupayakan melalui penyaluran DAK fisik gedung perpustakaan. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota dapat mendampingi dengan anggaran daerah mengakomodasi kebutuhan yang belum terpenuhi DAK. Siapa pun bisa menyaksikan sejumlah kabupaten/kota yang telah memperoleh DAK fisik gedung perpustakaan. Misal Kota Bogor, Kabupaten Boyolali, Gunung Kidul, Kendal, kabupaten/kota di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua.

Membangun 10.000 perpusdes mungkin terasa menghabiskan energi. Namun, membangun perpusdes lebih ke pendekatan penguatan kelembagaan serta layanan perpustakaan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pengetahuan. Sebab, perpusdes sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama berdasarkan regulasi yang diterbitkan. Contoh Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Hal lain yang masih menjadi sorotan adalah menyangkut jam operasional perpusda. Katanya cuma buka pada jam kerja tidak sepenuhnya benar. Ada memang operasional perpustakaan buka sesuai jam kerja, tetapi tak sedikit perpustakaan buka malam. Perpustakaan Kota Yogyakarta buka sampai jam 22.00 WIB sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Bahkan, sudah cukup banyak perpustakaan buka layanan Sabtu Minggu jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Kebijakan jam layanan yang melebihi jam kerja tentu bukan asal-asalan. Sebelumnya pasti ada semacam kajian atau survei atas kebutuhan masyarakat setempat. Perpusdes pun sama, bakal buka malam juga ketika ada kebutuhan. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang bertempat di perpustakaan mampu menghidupkan aktivitas perpusdes.

Perpusnas meluncurkan program TPBIS sejak tahun 2018 silam. TPBIS merupakan program prioritas nasional yang diadopsi pula oleh perpusda provinsi maupun kabupaten/kota. Bertujuan menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi kegiatan bervariasi, tidak memberikan layanan peminjaman buku saja. Perpustakaan menyediakan akses internet gratis serta memfasilitasi ruang kegiatan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik untuk belajar mandiri, diskusi, pertemuan ilmiah, serta kegiatan-kegiatan pelatihan. Perpusnas menyebut pada Januari 2023 saja terdapat 1.661 kegiatan pelatihan melibatkan 70.165 peserta dari program TPBIS.

Perpusnas telah melatih sebanyak 1.804 staf perpusda dan 2.196 pengelola perpusdes. Perpusnas sekaligus melatih berbagai unsur masyarakat seperti perangkat desa, karang taruna, kelompok PKK, kader posyandu, organisasi perempuan, guru, maupun unsur masyarakat lainnya. Pelatihan ini memberikan bekal bagaimana merancang program terkait pemanfaatan perpustakaan serta pemberdayaan masyarakat di internal masing-masing.

Kalau ada segelintir masyarakat mengatakan Perpusnas gagal paham dengan kondisi literasi di desa karena ide membangun 10.000 perpusdes, saya kira justru sebaliknya. Mereka itu yang gagal paham dengan program penguatan literasi. Barangkali program tersebut memang belum menyentuh wilayah tempat tinggalnya. Perpusnas sangat memahami kondisi literasi desa sehingga perlu mengupayakan program penguatan literasi masyarakat dan stimulan bantuan buku secara konsisten berkesinambungan.

Perpusnas tidak asal bikin program lalu diluncurkan, tetapi sudah melalui tahapan kajian terlebih dahulu. Memang, tak ada yang sempurna. Perpusnas melakukan berbagai upaya bagi peningkatan kuantitas maupun kualitas perpustakaan di Indonesia. Bukan berkhayal tanpa melakukan apa-apa. (*)