Praktik Calo hingga Susahnya Dapat Tiket di Tanjungkalian, Wabup Babar: Sistem Online Belum Layak

BANGKAPOS.COM, BANGKA -  Tertangkap tangannya oknum Satpam ASDP menjadi calo tiket hingga banyaknya warga kehabisan tiket mudik Lebaran di Pelabuhan Tanjungkalian Mentok, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming menilai pembelian tiket secara online belum layak atau perlu dilakukan di Pelabuhan Tanjungkalian Mentok.

"Sistemnya kan sistem online, saya melihat  ada baik dan buruknya. Tetapi untuk kondisi hari ini, untuk Pelabuhan ASDP di Bangka Barat ini sebetulnya belum perlu tiket online ini," kata Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming kepada wartawan, Selasa (9/4/2024).

Dia mencurigai terjadinya penurunan pemudik tahun ini, disebabkan karena susahnya mendapatkan tiket secara online. Sehingga membuat terhambat masyarakat yang ingin mudik Lebaran.

"Saya khawatir jumlah pemudik turun itu, bukan berarti keinginan atau niat masyarakat untuk mudik turun, Bukan. Bisa jadi mereka melihat tiketnya sudah habis, bahkan kita bikin extra trip 15 menit habis. 

Karena tiketnya habis mereka menahan diri, tidak berangkat. Yang ada di sini pemudik ke pelabuhan, tanpa tiket itu, adalah orang nekat," kata mantan Anggota DPRD Babel ini.

Terlepas dari itu, dikatakan Bong Ming Ming, dirinya telah turun bersama Kapolres, Dandim dan unsur forkopimda lainnya, untuk melihat persoalan di lapangan.

"Melihat ada pergerakan pergerakan aneh, di lapangan, maka kita bentuk tim unsurnya ada TNI/Polri, Satpol PP dan kawan lainnya. Dari itu hasilnya ada tertangkap beberapa orang calo kan kemarin," ujarnya.

Saat ini, pemda dan unsur TNI/Polri sedang mempelajari serta melihat dari keterangan  calo yang telah diamankan aparat kepolisian beberapa waktu lalu.

"Kami melihat pola yang terjadi di lapangan, pemda dan beberapa tim bentuk tim IT, sudah mentracking, pergerakan seperti apa. Bahkan sudah melacak siapa terlibat dari HP-nya tinggal dilakukan penindakan," tegasnya.

Bong Ming Ming, menegaskan praktik percaloan ini harus ditindak tegas. Calo dianggapnya telah menyusahkan orang, karena ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi.

"Pemudik jadi tertahan, calo ini tetap akan saya basmi, saya ingin semua berjalan klir, dengan baik dan benar. Masyarakat bisa mendapatkan tiket tanpa lewat calo, mereka bisa difasilitasi dengan baik dan benar. Mereka tidak dipersulit dan sebagainya, itu kan ingin kita lakukan," tegasnya.

Lebih jauh, dikatakan Bong Ming Ming, sejauh ini pemda telah berupaya memberikan penambahan fasilitas untuk pemudik dari buffer zone hingga fasilutas wc, tempat hiburan hingga dapur umum untuk pemudik.

"Kita telah memberikan pelayanan terbaik, agar pemudik bisa nyaman, nyeberang bisa lancar, dan tidak ada pungli atau calo tiket. 

Ngapain kita susah-susah, hari ini berikan fasilitas mulai dari wc sampai membuka dapur umum, bahkan panggung hiburan tujuan apa, memberikan kemudahan dan kenyamanan, bagi pemudik," ujarnya.

Tetapi, disayangkan sambung Bong Ming Ming, di balik itu semua ada orang orang yang memanfatkan kondisinya. Untuk kepentingan pribadi mereka. 

"Akhirnya malah menyusahkan orang, jangan sampai ada calo, membuat kesan Bangka Barat ini tempatnya pungli," keluhnya.

Kondisi banyaknya pungli dan percaloan di Pelabuhan Tanjungkalian Mentok, membuat Wakil Bupati Bangka Barat berang. 

Ia mengaku, telah melaporkan persoalan ini ke Pj Gubernur Babel dan Kapolda Babel untuk dapat ditindak tegas.

"Saya sudah bilang ke ASDP, dan laporkan persoalan ini ke pak gubernur, kapolda, karena mereka minta laporan. Kata mereka tindak tegas. Ya sudah kita ikuti. Saya berharap calo ada sudah berhenti, sebelum terlambat," kata Bong Ming Ming.

Ia menegaskan, dengan adanya tiket online saat ini, seharusnya dapat menyelesaikan masalah, tetapi akibat adanya oknum, sehingga membuat sistem menjadi masalah.

"Ada oknun oknum tidak jelas ini, malah menjadi masalah. Ya udah kita bikin manual saja bagusnya," minta Bong Ming Ming.

Dia menegaskan, dengan adanya fasilitas pelabuhan penyeberangan yang dibuat ASDP, bertujuan untuk membantu masyarakat, agar mudah menggunakan jasa kapal Ferry Roro.

Tetapi, apabila peranya atau ada oknum yang terlibat bermain berkaitan percaloan ini, tentu harus diberikan tindakan tegas.

"Ini tujuan negara membuat ASDP untuk membantu masyarakat, mempermudah masyarakat dan sebagainya. Seandainya di dalam ADSP ada oknum, siapapun dia kita tindak tegas. 

Kemarin ada satu bawa nama orang Perhubungan kita cari belum dapat. Tapi saya pastikan tidak ada Polri/TNI yang terlibat, termasuk Pemda Babar dan ASDP mudah mudahan juga tidak. Kalau ada, di antara kita tetap kita tindak tegas," terangnya.

Tidak Tahu

Manajer Usaha ASDP Cabang Bangka, Syahrul, mengatakan, pihaknya tidak mengetahui pasti terkait persolan, praktik calo tiket di Pelabuhan Tanjungkalian, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, yang akhirnya terungkap oleh aparat kepolisian.

Namun, apabila terbukti melanggar aturan perlu diberikan sanksi tegas.

"Kami tidak tahu, adanya oknum Satpam (terlibat calo) beberapa waktu yang lalu. Piur kami hanya melaksanakan apa yang menjadi sistem yang telah diterapkan perusahaan," kata Syahrul kepada Bangkapos.com, Senin (8/4/2024) 

Tetapi apabila terbukti, dikatakan Syahrul, tentunya oknun Satpam telah melanggar aturan dan perlu diberikan sanksi. 

"Tentu di internal kami, itu memang sudah melanggar aturan, kecurangan dan itu tidak boleh terjadi di internal. Apalagi setingkat outsourcing. Ini bisa konfirmasi ke penyedianya apakah yang bersangkutan itu betul, melakukan percaloan. Tentunya apabila itu terbukti, tentu yang bersangkutan harus diberikan sanksi," katanya.

Dikatakan Syahrul di internal ASDP, telah memiliki pengawasan, kemudian ada eveluasi lebih lanjut, terkait hal hal yang telah melanggar aturan.

"Tindak lanjut akan memanggil penyedia, dan meminta ke penyedia tenaga outsourcing untuk mengganti. Ganti yang mempunyai integritas jujur, loyal terhadap pekerjannya. Dalam bekerja," katanya.

Dengan adanya kasus ini, sambung Syahrul, ASDP bakal lebih memperketat aturan, terutama tenaga outsourcing dalam menjalankan pekerjaan.

"Tentu hal ini akan kami perketat lagi, untum tenaga outsourcing yang lain. Tentu akan kami evaluasi lebih lanjut," terangnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)