Tekan Kasus Stunting, Pemkab Bangka Selatan Gencarkan Program Lintas Sektoral

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan ( Basel ), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ) memastikan tetap akan menjalankan program lintas sektoral.

Hal itu dilakukan guna menangani permasalahan prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak. Di mana setiap tahunnya prevalensi stunting ditargetkan dapat terus turun hingga mencapai 14 persen.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Bangka Selatan, dr Agus Pranawa mengatakan, tahun ini prevalensi stunting menunjukan hasil positif.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 prevalensi stunting turun sebesar 2,4 persen dari semula 23 persen menjadi 20,6 persen pada tahun 2024 ini. Oleh karena itu, kolaborasi penurunan masih akan terus dilakukan.

“Kabupaten Bangka Selatan sudah lebih baik dalam program lintas sektoralnya dalam penanganan prevalensi stunting,” kata Agus Pranawa kepada Bangkapos.com, Kamis (25/4/2024).

Menurut Agus, hasil yang diperoleh saat ini tak terlepas dari peran semua pihak terutama perangkat daerah dan stakeholder lainnya yang telah mau bersama-sama berkolaborasi. Khususnya dalam menangani permasalahan stunting yang menjadi target pemerintah pusat.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah resmi menurunkan sejumlah wilayah yang menjadi lokus stunting setelah beberapa desa dinilai baik dalam upaya pengentasan stunting.

Hasilnya sejumlah kasus stunting di beberapa desa persentasenya di bawah 10 persen.

Baca juga: 467 CPPPK di Bangka Selatan Bakal Dilantik Akhir April saat Festival Ngarak Telok Herujo di Airgegas

Baca juga: Pemkot Pangkalpinang Targetkan 2024 Nihil Kawasan Kumuh, Masih 2 Kelurahan yang Masuk Kawasan Kumuh

Dari lima desa yang menjadi lokus pengentasan stunting pada tahun 2023, sudah berkurang pada tahun 2024 ini. Bahkan pengurangannya mencapai empat desa sekaligus. Masing-masing desa tersebar di dua kecamatan, yakni Desa Bedengung, Kecamatan Payung yang belum tuntas. Lalu, Desa Tanjung Sangkar dan Desa Kumbung, Kecamatan Lepar.

Ditetapkannya wilayah itu sebagai lokus stunting berdasarkan hasil E-PPGBM atau sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. E-PPGBM memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dimasukan setiap bulan oleh pengelola gizi di tiap-tiap Puskesmas. Setiap bulan, petugas melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi anak dengan risiko stunting.

“Sementara empat desa yang berhasil menekan kasus stunting di bawah 10 persen yakni Desa Rias dan Desa Serdang, Kecamatan Toboali. Dilanjutkan Desa Malik dan Desa Irat, Kecamatan Payung,” jelas Agus.

Lebih jauh ungkapnya, terdapat beberapa program kegiatan yang telah dilakukan pemerintah dalam menurunkan kasus stunting.

Mulai dari penerapan Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting atau BAAS. Ada beberapa sasaran yang dituju dalam penerapan program BAAS. Mulai dari calon pengantin (Catin), ibu hamil, anak bawah dua tahun (Baduta) serta anak di bawah lima tahun (Balita). Dari beberapa kategori itu ada yang menjadi prioritas.

Melalui program BAAS beberapa pihak akan menjadi bapak atau bunda asuh bagi anak stunting. Setiap perangkat daerah, kecamatan, unit pelaksana teknis, kelurahan hingga desa akan mengasuh beberapa anak stunting. Langkah ini sebagai bentuk kepedulian kepada warga kurang mampu dari segi penghasilan. Sehingga mempengaruhi asupan gizi bagi balitanya.

“Kita juga melibatkan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB-Red) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK-Red) serta lintas sektoral. Hal ini supaya prevalensi stunting dapat segera ditanggulangi,” ucapnya.