DPRD Bateng Temui Komisi IV DPR RI, Cari Solusi Soal Ratusan Pekerja yang akan Kena PHK

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah ( Bateng ) mendatangi Komisi IV DPR RI, Jumat (17/5/2024).

Dalam pertemuan itu, wakil rakyat ini mencari solusi terkait ratusan pekerja pabrik sawit yang akan diberhentikan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal ini imbas rekening perusahaan CV Mutiara Alam Lestari (MAL) dan CV Mutiara Hijau Lestari (MHL) diblokir oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

"Tentu kita prihatin dengan kondisi dampak dari penegakan hukum yang terjadi terkait tata niaga timah saat ini. Namun untuk penegakan hukumnya kita disclaimer. Karena itu dua hal yang berbeda. Yang ingin kita sikapi disini lebih kepada dampak dari penghentian operasional di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) diwilayah Kec. Koba, Bangka Tengah CV MAL (Kelurahan Arung Dalam) & PT MHL (Desa Guntung)," kata Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi.

Dia mengatakan, dampak dari penghentian 2 pabrik kelapa sawit tersebut, perusahaan harus mengambil kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Saya yakin ini pilihan yang sulit dan dilematis. Disatu sisi cash flow perusahaan memang sedang terganggu, disisi lain nasib tenaga kerja juga harus jadi perhatian. Akibat dari itu, terjadi PHK kepada 664 orang karyawan," katanya.

Dia menekankan karena itu, sebagai institusi di Pemerintahan Bangka Tengah, meminta Pemda untuk segera bersikap, lakukan mitigasi guna mengantisipasi dampak dari PHK tersebut.

Baca juga: 2 Rekening Perusahaan Sawit Diblokir, Produktivitas Petani di Bangka Selatan Turun 15 Persen

Baca juga: Disperindag Babel Kerap Dapat Aduan Terkait Leasing, Ini Nomor Aduan Konsumen yang Bisa Dihubungi

"Segera lakukan koordinasi dgn pihak terkait. Mulai dari perusahaan dan  stakehorlders lainnya, termasuk dnegan pengawas ketenagakerjaan di Pemprov Babel. Karena drngan adanya PHK total tersebyt, ini berpotensi menimbulkan krisis dan berbagai gejolak. Mulai dari ekonomi, sosial dan mungkin juga keamanan serta ketertiban, yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi Bangka Tengah," katanya.

Dia mengungkapkan pengangguran terbuka di Bangka Tengah saat ini sudah cukup tinggi, diangka 4.211 jiwa dari total angkatan kerja 108.623 jiwa.

"Jadi jika ditambah dgn PHK baru sebanyak 664 jiwa, total pengangguran 4875 jiwa. Dan angka ini sangat tinggi untuk daerah yang berpenduduk 206.478 jiwa. Imi jelas juga berdampak terhadap ekonomi. Karena mereka tidak hidup sendiri, mungkin diantara mereka ada yg menjadi kepala keluarga, jadi ada juga tanggungan di keluarga masing-masing," ucapnya.

Oleh karena itu Pemda harus segera bersikap yang kongkrit agar segera ada solusi untuk karyawan dan petani sawit di Bangka Tengah.

"Kami menyadari persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri, ini kerjaan kolaboratif. Untuk  itu suasana kebathinan masyarakat itu pun hari ini juga sudah kami sampaikan kepada perwakilan Komisi 4 di DPR RI. Respon DPR RI cukup baik, mereka memberikan perhatian khusus terkait ini, insyaAllah akan diagendakan melalui pertemuan lanjutan yang bisa menghadirkan pihak kementerian terkait," jelasnya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)