Indonesia Bukan Hanya Pulau Jawa

Arah kebijakan pemindahan IKN telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari
prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan Indonesia.

Pembangunan IKN diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.

Sebuah studi oleh Quistorff (2015) mengupas dampak-dampak utama dari perubahan ibu kota yang dialami Brazil.

Studi tersebut menunjukkan bahwa perubahan ibu kota memiliki dampak positif yang signifikan terhadap aspek-aspek ekonomi ibu kota baru seperti jumlah pekerjaan dan pendapatan.

Di sisi lain, ibu kota sebelumnya tidak mengalami pengurangan signifikan dari segi pendapatan dan jumlah pekerjaan.

Kombinasi pembangunan infrastruktur yang merata akhirnya membuahkan hasil bagus dalam angka investasi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi yang masuk ke Tanah Air di sepanjang 2023 mencapai Rp 730,8 triliun atau mencapai 51,5 persen dari total realisasi.

Ini meningkat 14,8 persen dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp 636,3 triliun.

Hal yang menggembirakan adalah angka investasi itu didominasi dari luar Pulau Jawa. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi inklusif terus diupayakan untuk memberikan manfaat kepada semua kelompok masyarakat, serta didistribusikan secara adil di seluruh wilayah Indonesia.

Masifnya pembangunan infrastruktur ini kita harapkan dapat mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia dan berkonstribusi positif dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI, sehingga cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju 2045 dapat terwujud. Semoga. (*/E1)