RPJPD Bangka Selatan 2025-2045, Debby Ingin Pembangun Merata dan Berkeadilan

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Bonus demografi menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Langkah itu diambil guna menekan pengangguran serta angkatan kerja dalam meningkatkan dan menggerakkan kemampuannya sehingga bisa mendapatkan pekerjaan.

Sekaligus menjadi upaya pemerataan ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengatakan, RPJPD 2025-2045  merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman dan arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

Tentunya akan banyak dinamika yang akan terjadi dalam kurun waktu tersebut, maka dari itu diperlukannya SDM yang unggul dan berdaya saing.

Semua itu untuk mengelola kabupaten ini, mengingat 20 tahun ke depan bangka selatan akan dihadapkan ada tantangan global dan nasional seperti isu megatren.

“Tantangan terbesar adalah bonus demografi yang harus disikapi dengan baik dan optimal. Agar menjadi potensi aset pembangunan bukan sebaliknya menjadi beban pembangunan,” kata dia usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, Selasa (4/6/2024) petang.

Menurut Debby, terdapat beberapa isu strategis lainnya yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Mulai dari kualitas dan daya saing SDM, pembangunan dan pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kualitas sarana prasarana dan infrastruktur wilayah serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Untuk itu, RPJPD disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang ingin capai. Dengan memperhatikan berbagai potensi, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

Visi pembangunan jangka panjang yakni Bangka Selatan sebagai gerbang ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju dan berkelanjutan 2045.

Dengan misi utama transformasi sosial untuk mewujudkan SDM unggul serta menjamin keadilan dan perlindungan sosial.

Lalu, transformasi ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. Transformasi tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, responsif, adaptif dan inovatif.

Stabilitas kewilayahan, ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

“Juga pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan,” papar Debby.