Berita Sungailiat
Survei Penilaian Integritas KPK 2023: Pemkab Bangka Masuk Kategori Waspada dengan Skor 75,75
berdasarkan penilaian eksternal terhadap Pemkab Bangka serta pegawai dengan posisi pegawai bawahan menilai banyak resiko yang berpotensi terjadinya...
Penulis: deddy_marjaya | Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka, Darius memaparkan, Pemerintah Kabupaten Bangka masuk kategori waspada dengan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 adalah 75,75.
SPI merupakan survei yang dilakukan oleh Komsisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara independen melibatkan pegawai di level bawah, jurnalis dan lapisan masyakarat dalam menilai kinerja jajaran Pemkab Bangka.
Hal ini disampaikan oleh Darius dalam Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2023 Dan Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi bertempat di Ruang Pertemuan Parai Tenggiri Rabu (05/06/2024). Kegiatan dibuka oleh Pj Bupati Bangka M Haris.
"SPI Pemkab Bangka itu di 75,57 masuk kategori Waspada ditahun 2023. Untuk tahun 2024 ditarketkan bisa masuk kategori Terjaga masih kekurangan 2,43 poin untuk mencapainya," kata Darius.
Menurut Darius, berdasarkan penilaian eksternal terhadap Pemkab Bangka serta pegawai dengan posisi pegawai bawahan menilai banyak resiko yang berpotensi terjadinya korupsi. Antara lain resiko korupsi pada integritas pelakansaan tugas, resiko pemberian gratifikasi/suap/pemerasan dan harus diantipasi agar kedepannya tidak lagi terjadi.
Baca juga: Buka Lomba Pendidikan Anak Usia Dini, PJ Bupati M Haris: Karakter Itu yang Ingin Kita Bentuk
Baca juga: 4 Penyakit Ini Jadi Perhatian di Bangka Tengah, Zaitun: Ada Trend Peningkatan Kasus yang Signifikan
Selanjutnya, resiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran, resiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian resiko korupsi dalam pengelolaan SDM saat promosi dan mutasi, resiko perdagangan pengaruh.
"Kita tidak mengatakan telah terjadi korupsi di dinas A atau dinas B, Pelayanan A atau Pelayanan B. Namun dari penilaian Ekternal ada banyak resiko yang berpotensi terjadinya korupsi," kata Darius.
Semtara itu, Pj Bupati Bangka, M Haris mengatakan, sejumlah usaha telah dilakukan tapi masih banyak juga indikator indikator yang harus diperbaiki. Terutama dibidang gratifikasi, SDM, pengadaan barang dan jasa, penempatan jabatan dan mutasi dan lain sebagainya. Termasuk kegiatan kegiatan yang ada di Pemkab Bangka.
"Karena itu mengajak para pimpinan OPD, ayo sama sama pertama tama mengetahui dan memahami sehingga bisa memberikan pemahaman kepada staf kita dan memberikan contoh ini yang salah dan ini yang benar. Mana yang masuk ranah grafitikasi atau kita tidak boleh seperti ini dan lainnya," kata M Haris
M Haris meminta para pejabatcsan pegawai Pemkab Bangka untuk tidak melakukan korupsi dan meneria gratifikasi dalam bentuk dan alasan apapun yang dimulai dari diri sendiri.
"Soal koruptsi dan gratifikasi jangan ngomongin orang dulu kita mulai dari diri kita sendiri," kata M Haris.
Kegiatan Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2023 Dan Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di Pemkab Bangka yang dibuka oleh Pj Bupati Bangka M Haris dihadiri oleh Plt Sekda Bangka Asmawi Ali, para Asisten dan Staf Ahli Bupati serta para kepala OPD dan camat. (bangkapos.com/deddy marjaya)
Dukung Honorer Non-Database Dipertahankan, DPRD Kabupaten Bangka Siapkan Anggaran untuk 2026 |
![]() |
---|
Satlantas Bangka Edukasi Tertib Lalu Lintas dan Anti-Bullying kepada Anak-Anak SD YPK Sungailiat |
![]() |
---|
Lahan 4 Hektar di Rambak Terbakar, Damkar Bangka Padamkan 4 Kebakaran Sehari di Kondisi Cuaca Panas |
![]() |
---|
Honorer Non-Database Kabupaten Bangka Khawatir Kena PHK, Tunggu Kejelasan Nasib di Desember 2025 |
![]() |
---|
1.180 Kendaraan Ikuti Pemutihan Pajak Jilid 2 di Bangka, Terkumpul Rp410 Juta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.