Profil Anita Jacoba Gah, Anggota DPR Semprot Mendikbud Soal Anggaran, Nadiem Diam Tertunduk

BANGKAPOS.COM - Inilah profil Anita Jacoba Gah, Anggota Komisi X DPR yang semprot Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim kena semprot saat rapat kerja Komisi X bersama Mendikbudristek beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/5/2024).

Anita mengatakan bahwa masukan yang disampaikan DPR tak pernah didengar.

Ia juga mengatakan Kemendikbudristek tak baik dalam mengelola anggaran.

Dia bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk memeriksanya.

"Kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya Rp 15 triliun tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak," kata Anita dalam rapat bersama Komisi X DPR kemarin.

"Saya minta Bapak Ibu Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud karena ini ada banyak persoalan, PIP, KIP, dana bos, banyak hancur ini," kata Anita dengan emosi.

"Tolong Ibu, saya minta ke pimpinan, kita berikan rekomendasi ke KPK, periksa dari tahun 2021, 2022, 2023.

Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat," sambungnya.

Dia meminta anggaran 2021-2023 diperiksa. Dia juga mengusulkan agar tidak ada penambahan anggaran di Kemendikbud.

"Tolong Ibu saya minta, Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau banyak korupsi uang negara habis bukan untuk rakyat. Saya marah Pak menteri, untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan," ujar Anita.

Anita juga menyinggung masih ada guru PPPK yang belum mendapat SK meski sudah lulus.

Dia juga menyampaikan hasil pengawasannya di lapangan masih ada bangunan-bangunan sekolah yang terbengkalai.

Anita menyebut, jangan sampai ketika anggaran Kemendikbud ditambah tetapi tidak digunakan dengan baik.

"Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah," imbuhnya.