Keluarga Risiko Stunting di Bangka Selatan Turun hingga 40 Persen

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mencatat jumlah keluarga berisiko stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak menurun secara signifikan tahun 2024 ini.

Keluarga berisiko stunting turun hingga mencapai 40,19 persen. Jumlah itu merupakan capaian terbesar dalam penanganan stunting yang tengah dilakukan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Selatan, Herman mengatakan persentase keluarga berisiko stunting di daerah itu mengalami penurunan sangat drastis mencapai 40,19 persen.

Pada tahun 2023 keluarga berisiko stunting mencapai 66,60 persen, sementara pada tahun 2024 mencapai 26,41 persen. Jumlah itu berdasarkan data pemutakhiran yang terus dilakukan oleh pemerintah setempat setiap bulannya.

“Jadi memang turun drastis untuk keluarga berisiko stunting menjadi 26,41 persen,” kata dia di Toboali, Sabtu (22/6/2024).

Menurut Herman, keluarga berisiko stunting didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting.

Mereka yang memiliki risiko stunting dalam keluarga adalah anak usia remaja putri, calon pengantin dan ibu hamil. Termasuk juga anak usia 0 hingga 23 bulan yang berasal dari keluarga miskin.

Adapun faktor risiko stunting pada keluarga disebabkan oleh pendidikan orangtua yang rendah.

Selain itu sanitasi lingkungan buruk dan ketersediaan air minum yang tidak layak dalam keluarga. Jadi keluarga mana yang melahirkan stunting itu harus dikenali dan harus didampingi.

Hal tersebut merupakan upaya penting untuk dapat mencapai angka prevalensi yang ditargetkan pemerintah yakni 14 persen pada tahun 2024. Selain itu, mengawal keluarga yang memiliki potensi dan menghitung populasi bayi juga perlu dilakukan.

“Pengenalan, pendampingan dan pengawalan yang dilakukan itu dianggap dapat menekan angka faktor risiko yang menyebabkan anak lahir stunting yang masih tinggi,” jelas Herman.

Di samping itu lanjut dia, hasil yang diperoleh saat ini tak terlepas dari peran semua pihak terutama perangkat daerah dan stakeholder lainnya yang telah mau bersama-sama berkolaborasi. Khususnya dalam menangani permasalahan stunting yang menjadi target pemerintah pusat.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah resmi menurunkan sejumlah wilayah yang menjadi lokus stunting setelah beberapa desa dinilai baik dalam upaya pengentasan stunting.

Hasilnya sejumlah kasus stunting di beberapa desa persentasenya di bawah 10 persen. Dari lima desa yang menjadi lokus pengentasan stunting pada tahun 2023, sudah berkurang pada tahun 2024 ini. Bahkan pengurangannya mencapai empat desa sekaligus.

Masing-masing desa tersebar di dua kecamatan, yakni Desa Bedengung, Kecamatan Payung yang belum tuntas. Lalu, Desa Tanjung Sangkar dan Desa Kumbung, Kecamatan Lepar.

Ditetapkannya wilayah itu sebagai lokus stunting berdasarkan hasil E-PPGBM atau sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. E-PPGBM memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dimasukan setiap bulan oleh pengelola gizi di tiap-tiap Puskesmas.

Setiap bulan, petugas melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi anak dengan risiko stunting.

“Sementara empat desa yang berhasil menekan kasus stunting di bawah 10 persen yakni Desa Rias dan Desa Serdang, Kecamatan Toboali. Dilanjutkan Desa Malik dan Desa Irat, Kecamatan Payung,” ucapnya.

Walaupun demikian kata Herman, untuk mencapai kinerja tersebut, pemerintah setempat terus melakukan berbagai inovasi program. Antara lain sepert Gerakan Terpadu Kendalikan dan Tuntaskan Stunting atau Gardu Kemunting, Bergerak Serentak Penurunan Stunting atau Berkat Pasti dan Bersama Bunda, Turun Benahi dan Lihat Tumbuh Kembang Anak Stunting alias Batu Belimbing.

Lalu,  Layanan Antar Jemput Cegah Rawat Darurat dan Stunting alias Layar Gading Ranting, Moge Promkes dan Nyuling atau akronim Motor Gesit Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Keliling. Terakhir Yuk Krio alias Yuk Konsultasi di Rumah Sakit Mengenai Informasi Kesehatan Secara Online serta beberapa inovasi lainnya.

“Kita juga melibatkan berbagai stakeholder seperti TP PKK Bangka Selatan, instansi forkopimda bahkan pihak swasta seperti Bank Sumsel-Babel dan perusahaan,” ujar Herman. 

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)