Server Pusat Data Nasional RI Kena Serangan Ransomware Lockbit 3.0, Hacker Minta Tebusan Rp131 M

BANGKAPOS.COM-- Server Pusat Data Nasional (PDN) RI down ulah serangan siber baru-baru ini, bahkan sang hacker atau peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 131 miliar.

Diketahui Pusat Data Nasional menjadi target serangan siber.

Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

"Mereka meminta 8 juta dolar AS," kata Budi Arie, dikutip dari Tribun Toraja, Senin (24/6/2024).

Budi Arie menjelaskan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan ransomware Lockbit 3.0.

Mengutip dari Kompas.com, Lockbit adalah ransomware paling aktif di dunia selama tiga tahun terakhir.

Menurut data firma keamanan siber Trend Micro, selama kuartal pertama 2024, sindikat yang terafiliasi dengan Lockbit menjadi pelaku serangan ransomware paling berhasil, dengan jumlah serangan sukses pada 217 korban.

Ini jauh lebih tinggi ketimbang dua sindikat di posisi kedua, 8Base dengan 78 korban, dan BlackBasta dengan 69 korban.

Total, selama triwulan pertama 2024 ini, ada 1.023 korban ransomware akibat serangan dari 48 sindikat.

Pada 2022, LockBit menjadi ransomware paling sukses.

Tren Micro mencatat bahwa Lockbit sukses menyerang 147 korban, dua kali lebih banyak ketimbang geng kriminal siber yang berada di posisi kedua dan ketiga teraktif, BlackCat dengan 77 korban dan Royal dengan 71 korban.

Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai insiden ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dijadwalkan mengadakan konferensi pers di Kementerian Kominfo pada siang hari ini.

Serangan siber terhadap PDN pertama kali terdeteksi pada Kamis (20/6), yang menyebabkan gangguan pada beberapa layanan publik, termasuk layanan keimigrasian.

Sebagai informasi, server PDN adalah fasilitas sistem elektronik dan komponen untuk keperluan penempatan data. Seperti, melakukan penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.

PDN memiliki fitur/layanan seperti Government Cloud Computing (ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo). Sistem PDN terintegrasi dan terkonsolidasi dengan pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD).

Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software PDN, mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE. Serta penyediaan teknologi yang mendukung big data dan artificial intelligence bagi IPPD.

Kendati demikian, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim, mengonfirmasi bahwa layanan keimigrasian telah kembali normal sejak Sabtu (22/4).

Sebagai tanggapan terhadap serangan ini, pusat data (data center) dipindahkan dalam waktu 12 jam setelah gangguan teknis di PDN Kementerian Kominfo teridentifikasi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyelidikan terhadap gangguan pada sistem PDN yang dikelola oleh Kementerian Kominfo.

“Itu memang permasalahan yang sangat teknis. Masih diperbaiki dan didalami,” kata Hadi pada Sabtu.

Ia menambahkan bahwa setiap peralatan memiliki kelemahan, sehingga pemerintah mengambil langkah antisipasi untuk mencegah gangguan serupa di masa depan dan memastikan bahwa data pemerintah serta masyarakat tetap aman.

(Tribun Toraja/Tribunnews/Bangkapos.com/Vigestha Repit)