Senin, 13 April 2026

Profil Tokoh

Profil Meutya Hafid Ketua Komisi 1 DPR Soroti Peretasan PDN yang Tidak Ada Back Up Data: Kebodohan

Pusat data nasional (PDN) diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya data di PDN tidak bisa dipulihkan kembali karena tidak memiliki

|
Penulis: Fitri Wahyuni | Editor: fitriadi
Kompas.com
Profil Meutya Hafid Ketua Komisi 1 DPR Soroti Peretasan PDN yang Tidak Ada Back Up Data: Kebodohan 

BANGKAPOS.COM -- Dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024), Meutya Hafid menyoroti kasus peretasan pusat data nasional (PDN).

Pusat data nasional (PDN) diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Akibatnya data di PDN tidak bisa dipulihkan kembali karena tidak memiliki back up data. 

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna mengklarifikasi.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola.

"Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," ujar Hinsa.

Mendengar pengakuan Hinsa, Meutya menegaskan persoalan peretasan PDN bukanlah masalah tata kelola.

Dia menyebut pemerintah melakukan kebodohan dengan tidak mem-back up data PDN.

"Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," tukas Meutya. "

Iya," ucap Hinsa.

"Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia," kata Meutya.

Meutya menyebut Imigrasi lah yang paling patuh menyetor data ke PDN, sehingga mereka yang paling tidak selamat dalam kasus peretasan ini.

Dia kembali mengulang bahwa masalah dalam peretasan PDN ini bukan tata kelola, melainkan kebodohan pemerintah.

"Yang paling patuh Imigrasi saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak."

"Karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun back up berarti kan?" imbuh Meutya.

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved