Pendaftaran CPNS 2024 Segera Buka, Bolehkah PPPK Ikut Daftar? Ini Jawaban BKN

BANGKAPOS.COM -- Pendaftaran CPNS 2024 dikabarkan akan segera dibuka.

Kemenpan RB mengatakan, pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditargetkan pada Juli 2024.

Untuk rincian formasi CPNS 2024 lulusan SMA, D3, S1 dan S2 dan link download bisa lihat di situs sscasn.bkn.go.id 2024 atau website resmi instansi yang membuka penerimaan CPNS 2024.

Menjelang pembukaan program pemerintah tersebut, beragam pertanyaan muncul dari para peserta yang berniat mendaftarkan diri.

Mulai dari jadwal pasti pelaksanaan, formasi yang dibuka di berbagai instansi, ketentuan umum dan khusus, hingga mendaftar selingan dari formasi yang berbeda.

Berbagai pertanyaan tersebut diduga muncul dikarenakan adanya kabar burung yang bersliweran di lini masa media sosial media.

Salah satu yang paling disoroti diantaranya adalah mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang boleh mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024.

Dimana pada, Selasa (11/6/2024) lalu beredar kabar mengenai hal tersebut yang ditemukan di salah satu akun medsos Tiktok, pada akun @asnmiliksemua.

"Resmi!! PPPK akan bisa melamar CPNS 2024 dengan syarat sudah memenuhi kontrak kerja selama 1 tahun bagi PPPK untuk bisa melamar CPNS," tulis pengunggah.

Tampak dalam unggahan, sebuah cuplikan sesi siaran langsung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Kementerian PAN-RB mengungkapkan, pihaknya akan membuat regulasi baru yang salah satunya mengatur batasan persyaratan pemenuhan kontrak selama satu tahun bagi PPPK agar dapat melamar menjadi CPNS dan sebagainya.

Lantas bagaimana pemerintah menanggapi hal tersebut?

Penjelasan BKN

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama mengatakan, aturan PPPK boleh mengikuti seleksi CPNS 2024 masih dalam tahap pembahasan.

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah berencana membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) yang terdiri dari CPNS dan PPPK.

"Sampai dengan saat ini terkait regulasi PPPK boleh mendaftar CPNS pada seleksi CASN 2024 masih dalam tahap pembahasan," ujar Vito, mengutip Kompas.com, Rabu (12/6/2024) lalu.

Vino melanjutkan, sampai saat ini pun belum ada keputusan terbaru mengenai seleksi CASN yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk menunggu pengaturan terbaru terbit.

"Silakan menunggu regulasinya keluar," tuturnya.

Aturan Pengadaan CPNS dan PPPK dari PAN-RB

Sementara itu, menurut Kementerian PAN-RB, ketentuan PPPK boleh mendaftar CPNS akan diatur dalam regulasi terbaru yang saat ini masih dalam pembahasan.

Kementerian PAN-RB melalui siaran langsung bertajuk "Bisa Tanya Kebijakan PANRB: Perencanaan dan Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2024" pada Selasa mengungkapkan, saat ini terdapat dua regulasi terkait pengadaan CASN.

Pertama, Peraturan Menteri PAN-RB (Permenpan-RB) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kedua, Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Unit Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Arkan menyampaikan, pihaknya akan menggabung kedua aturan tersebut menjadi satu regulasi.

"Di tahun ini rencananya kita akan menggabungkan dua aturan ini menjadi satu aturan, yaitu Permenpan-RB tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara," ujarnya dalam siaran langsung.

Menurut dia, terdapat beberapa latar belakang atau alasan penggabungan regulasi pengadaan PNS dan PPPK.

Salah satunya, dalam peraturan baru, akan ada penambahan beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam Permenpan-RB Nomor 27 Tahun 2021.

Di antaranya, yakni terkait batasan persyaratan pemenuhan kontrak kerja selama satu tahun bagi PPPK agar dapat melamar menjadi CPNS.

Alasan lainnya, Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2023 hanya mengatur ketentuan terkait PPPK untuk jabatan fungsional.

Untuk itu, Kementerian PAN-RB berencana menerbitkan aturan sebagai penyesuaian agar PPPK juga dapat diisi jabatan pelaksana.

Latar belakang terakhir, Permenpan-RB Nomor 27 Tahun 2021 dan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2023 memuat beberapa ketentuan yang sama.

Atas dasar itu, akan dibuat satu kebijakan baru pada tahun ini yang mengatur pengadaan PNS dan PPPK.

"Tahun ini rencananya akan ada satu peraturan yang dipakai, yang insyaallah dalam waktu dekat sudah keluar terkait dengan pengadaan ASN," tandasnya.(*)

(Bangkapos.com/Kompas.com)