Sempat Mau Dipecat, Jabatan Prof Budi Santoso Dikembalikan Tetap Jabat Dekan FK Unair

BANGKAPOS.COM -- Masih ingat dengan Prof Budi Santoso, dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dipecat dari jabatannya.

Beberapa waktu lalu Prof Budi Santoso atau akrab disapa Prof Bus dipecat dari jabatannya sebagai Dekan FK Unair usai ia menolak Menkes mendatangkan dokter asing.

Adapun Prof. Budi Santoso resmi dipecat dari jabatannya oleh pihak Unair per 3 Juli 2024.

Pemecatan Budi tersebut ternyata mendapatkan berbagai respons negatif dari sivitas akademika FK Unair.

Salah satunya dalam bentuk karangan bunga yang memenuhi depan Gedung Kampus A Unair.

"Turut hilangnya demokrasi di dunia pendidikan #safeProfBus #untukIndonesiasehat. Prodi Orthopaedi dan Traumatologi FK Unair Surabaya," tulis salah satu karangan bunga.

"Dengan hati yang penuh duka, kami mengenang perjuangan dan dedikasi, serta senantiasa mendukung Prof BUS, semoga keadilan segera ditegakkan, hormat kami," tulis karangan bunga lainya.

Selain itu, sejumlah dosen, alumni dan mahasiswa FK Unair juga menggelar aksi bertajuk "Save Prof. BUS Dekan Kita, Save Dokter Indonesia", di depan Gedung FK Unair, Kamis (4/7/2024).

Korlab aksi, dr Yan Efrata Sembiring mengatakan, pemberhentian Budi merupakan tindakan yang melanggar konstitusi.

Sebab, pernyataan penolakan dokter asing merupakan hak asasi manusia.

“Pemberhentian Prof Budi dari jabatannya sebagai dekan FK Unair karena pendapat yang disampaikan dan dijamin oleh konstitusi adalah bentuk pelanggaran konstitusi," kata Yan saat berorasi.

Dengan demikian, sivitas akademika FK menyatakan penolakan dan meminta agar Rektor Unair segera mengembalikan jabatan yang sudah diemban Budi sejak 2020 tersebut.

“Kita berkumpul, untuk menolak dan menuntut, pertama menolak pemberhentian Budi Santoso sebagai Dekan FK Unair."

"Kedua, menuntut pimpinan Unair untuk mengembalikan jabatan Prof Budi,” ucapnya.

Bahkan, salah satu pengajar yang juga merupakan ahli bedah saraf Unair, Prof Abdul Hafid Bajamal mengatakan, pihaknya menyatakan siap mogok kerja akibat pencopotan jabatan itu.