Bakeuda Pangkalpinang Telusuri 11 Kendaraan Dinas yang Hilang, Satu Roda Empat 10 Roda Dua

"Kami melihat ini sebagai masalah serius yang harus segera diselesaikan. Tunggakan pajak bukan hanya merugikan kas daerah, tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Apalagi ini bukan masalah baru. Tahun kemarin juga masalah ini muncul," ujar Arnadi kepada Bangkapos.com, Jumat (12/7/2024).

Arnadi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang untuk segera menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur untuk melunasi tunggakan pajak ini.

"Kami mendesak Pemkot untuk menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur untuk melunasi tunggakan pajak ini. Tinggal kemauan sebenarnya. Tapi karena selama ini dianggap remeh, maka muncul persoalan seperti ini. Selain itu, kami juga akan mengawasi pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan," tegasnya.

Langkah Inventarisasi dan Tindak Lanjut

Menurut Arnadi, langkah inventarisasi kendaraan dinas yang dilakukan oleh Bakeuda adalah langkah positif yang perlu diapresiasi, namun ia menekankan perlunya aksi lanjutan setelah inventarisasi.

"Inventarisasi kendaraan yang ada merupakan langkah positif yang perlu diapresiasi. Tapi ini juga sudah pernah dilakukan. Apa aksi setelahnya? Inventarisasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aset Pemkot, termasuk kendaraan dinas yang bisa dijadikan sumber pembayaran tunggakan pajak," jelasnya.

"DPRD sebenarnya dalam rapat-rapat sudah sering mengusulkan penghapusan kendaraan yang ada, sehingga mengurangi beban pajak dan pemeliharaan, sayangnya, tidak direalisasi oleh Pemkot," tambahnya.

Arnadi berharap Pemkot dapat melunasi tunggakan pajak ini dalam dua tahun, dengan catatan bahwa hal tersebut akan sangat bergantung pada komitmen dan upaya nyata dari semua pihak yang terlibat.

"Kami berharap Pemkot dapat melunasi tunggakan ini dalam dua tahun, tetapi itu akan sangat bergantung pada komitmen dan upaya nyata dari semua pihak yang terlibat. Jangan dianggap remeh lagi persoalan ini," kata Arnadi.

Ia juga menegaskan pentingnya Pemkot untuk menelusuri 11 kendaraan dinas yang hilang atau tak ada fisik.

"Pemkot harus telusuri sampai ketemu. Kan posisinya tahu didinas mana. Tinggal lacak siapa yang bertanggung jawab paling akhir," tutupnya.(*)

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)