Profil Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga Kapolda NTT Disorot usai Anaknya Lolos Akpol 2024

BANGKAPOS.COM -- Anak Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga lolos Akpol 2024.

Anak Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga yang lolos Akpol 2024 itu adalah Timothy Abishai Silitonga.

Lolosnya Timothy Abishai Silitonga Akpol 2024 mendapatkan banyak protes dari sejumlah pihak.

Hal itu dikarenakan ada yang menyebut jika nilai anak Kapolda NTT tersebut rendah, namun dapat lolos Akpol 2024.

Berdasarkan kabar yang beredar, seorang calon taruna digugurkan demi kemenangan anak dari Kapolda NTT. 

Lantas nama Timothy Abishai Silitonga viral di media sosial.

Baca juga: Terungkap Daftar Peserta Lolos Catar Akpol 2024 dari NTT, Ada Kuota Anak Pejabat Polri yang Berjasa

Tak sedikit warganet mengaitkan nama Timothy Abishai Silitonga dengan pengaruh ayahnya, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebagai Kapolda NTT.

Profil Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga

Dikutip dari Wikipedia, sosok Irjen. Pol. Drs. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A. lahir pada 8 Oktober 1968.

Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 7 Desember 2023 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Nusa Tenggara Timur.

Daniel merupakan lulusan Akpol 1990.

Ia berpengalaman dalam bidang reserse.

Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah adalah Kapolda Papua Barat.

Selain itu juga beliau merupakan putra daerah Sumatera Utara yang berasal dari Aek Kahombu, Tano Tombangan Angkola, Tapanuli Selatan.

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Umum

• SD (1981)
• SMP Negeri 1 Tantom Angkola (1984)
• SMA Budi Mulia Pematangsiantar (1987)
• S1 (1999)
• S2 (2010)

Pendidikan Kepolisian

• AKPOL (1990)
• PTIK
• SESPIM (2006)
• SESPIMTI (2014)

Riwayat Jabatan

• Wakapolsek Asembagus
• Kapolsek Besuki
• Kapolsek Tanjung Duren
• Sekpri Wakapolri
• Kapolresta Malang
• Wadirreskrim Polda Jatim[2] (2010)
• Dirresnarkoba Polda Riau (2011)
• Dirreskrimum Polda Riau (2013)
• Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri[3] (2014)
• Dirreskrimum Polda Sumsel (2016)
• Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (2017)
• Wadirtipideksus Bareskrim Polri (2017)
• Karobinopsnal Bareskrim Polri (2019)
• Dirtipideksus Bareskrim Polri[4] (2019)
• Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2020)
• Kapolda Papua Barat (2022)
• Kapolda Nusa Tenggara Timur (2023)

Sosok Kapolda NTT , Irjen. Pol. Drs. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A kini menjadi perhatian hampir di semua media nasional.

Daniel disorot setelah viral 11 Catar Kapol dari Polda NTT sebanyak 11 orang namun hanya 1 putra asli NTT.

Kini, warga NTT berdemo menolak hasil seleksi Catar dan menunut pemeriksaan terhadap Kapolda bersama jajarannya dalam kasus ini .

Sosok yang baru menjabat sejak bulab Desember tahun 2023 itu kini juga mati-matian menyebut seleksi sudah sesuai mekanisme .

Namun publlik NTT tetap menolak dan meminta Mabes Polda menganti Kapolda NTT hingga melakukan penyelidikan kasus tersebut.

Nama anak Kapolda NTT, yakni Timothy Abishai Silitonga viral di media sosial.

Tak sedikit warganet mengaitkan nama Timothy Abishai Silitonga dengan pengaruh ayahnya sebagai Kapolda NTT.

Sorotan salah satunya datang dari akun Facebook Yoyarib KannutuanMau.

Akun Facebook Yoyarib KannutuanMau mengunggah tangkapan layar percakapan salah satu orang tua pendaftar Akpol.

Dalam percakapan itu, tertera isi chat menyebut nilai rendah anak Kapolda saat pendaftaran taruna Akpol 2024.

"b pung anak matematika 100 bahasa Inggris 100, anak kapolda psikotest 64 punya sulung 70. Ada anak NTT ju yang tes renang nilai 100 snd masuk ju kasihan sekali," demikian bunyi percakapan viral yang dilkutip tribun-medan.com dari Tribun-Timur.com Jumat (12/7/2024).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. John Tuba Helan menyebut dugaan nepotisme pada tes calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2024 di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda) NTT perlu diusut.

Ia mengusulkan Mabes Polri membentuk tim investigasi. 

Menurut John, persoalan itu sudah menjadi sorotan publik. Seleksi itu disebut sudah menyimpang dari ketentuan.

Pengajar pada fakultas hukum Undana ini berpandangan agar kuota untuk putra-putri daerah mestinya ditetapkan dalam aturan sehingga bisa dilaksanakan oleh panitia seleksi. 

Berkaca dari masalah seperti ini, proses seleksi berlangsung terbuka sehingga siapapun, selama dia warga negara Indonesia, maka dibolehkan untuk mengikuti tes itu. 

"Menurut saya karena ini sudah menjadi sorotan maka perlu dilakukan pemeriksaan atau investigasi dari Mabes Polri."

"Investigasi itu bisa membuktikan bahwa itu sudah sesuai aturan atau tidak, kalau tidak sesuai maka dikenakan sanksi yang ada," ujarnya, Selasa 9 Juli 2024.

John Tuba Helan berkata, selama ini ada dugaan nepotisme yang terjadi.

Sehingga investigasi dilaksanakan agar membuktikan semua kecurigaan publik selama ini.

Jika para peserta yang lolos itu punya nilai tinggi maka tidak menjadi persoalan.

Namun, menjadi masalah bila ada semacam nepotisme. 

"Yang bermasalah itu peserta yang nilai lebih rendah tapi terpilih untuk mewakili NTT,"

"saya pikir itu bisa dibatalkan kalau terjadi semacam nepotisme begitu. Investigasi menjadi penting," kata dia. 

Mabes Polri lewat tim investigasi perlu melakukan pengusutan agar bisa membuka duduk masalah itu.

Mestinya, panitia sejak awal juga membuka semua itu secara transparan dan tidak terkontaminasi dengan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

John Tuba Helan mengatakan, Mabes Polri bisa membentuk tim independen dengan melibatkan para pihak terkait yang menjamin independensi tim itu.

Dia tidak mau tim itu hanya berisi tim internal kepolisian yang bisa menimbulkan pertanyaan lanjutan. 

Dia ragu kalau tim yang dibentuk hanya dari pihak kepolisian.

Hasilnya, bisa saja akan saling melindungi dan menyebabkan masalah ini tidak ada titik terang.

Publik hanya dibuat nyaman dengan tim yang terkesan asal-asalan. 

"Perlu melibatkan pihak luar agar menjaga independensi tim itu. Libatkan pihak internal dan eksternal," kata dia. 

Dia menjelaskan, Komisi Informasi Publik dan Kompolnas, bisa juga dilibatkan. Data hasil tes, baginya bisa dibuka ke publik.

Sebab, itu bukan merupakan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana yang terkuat dalam aturan Komisi Informasi Publik. 

Adanya tim investigasi itu, ujar dia, maka paling tidak data-data yang berkaitan bisa diperoleh dan disampaikan ke masyarakat.

Tapi, langkah lain yang bisa ditempuh adalah meminta Komisi Informasi Publik agar mendorong panitia membuka data semua peserta yang mengikuti tes itu.

(Bangkapos.com/Pos-Kupang.com/Tribun-Medan.com)