Tak Diberi Data Honorer, H Usnen Walk Out saat Sidang Paripurna DPRD Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari PDI Perjuangan memilh walk out dari Sidang Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS TA.2025, Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA.2024 di Ruang Paripurna DPRD Bangka, Senin (12/8/2024).

Ini dilakukan oleh H Usnen karena kecewa terhadap jajaran Pemkab Bangka yang tidak pernah memberikan data honorer Pemkab Bangka yang diminta.

"Kita memang sudah menyetujui saat pembahasan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran.2025, Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024. Tapi dengan syarat meminta data seluruh tenaga honorer yang ada di Pemkab Bangka tapi hingga sidang paripurna hari ini tak diberikan oleh Pemkab Bangka jadi saya pilih kelaur dari ruangan," kata H Usnen 

H Usnen mengatakan maksud dari meminta data honorer Pemkab Bangka tersebut untuk mengetahui berapa jumlah total honorer. Berapa orang yang sudah masuk data base dan berapa orang yang belum masuk data base. Serta berapa orang yang sudah masuk PPPK. Apalagi sekarang sedang ramai menjadi pembicaraan terkait para pegawai honorer ini. 

"Kita juga kasihan sama pak Pj Bupati Bangka, posisinya yang terdengar di masyarakat kawan kawan honorer akah dibayar 50 persen. Padahal itu kan baru wacana wacana saja. Ketika pembahasan kita itu belum dilakukan tapi sudah menyebar di masyarakat," kata H Usnen

Terkait hal tersebut menurut H Usnen kemudian meminta Pemkab Bangka memberikan data honorer karena terkait dengan anggaran. Sehingga diharapkan data-data itu cepat diserahkan sebelum dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS TA.2025, Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA.2024.

"Ternyata sampai hari ini data-data itu tidak ada diberikan. Saya khawatir jika dari real secara tertulis tidak ada. Sebab informasi soal honorer Pemkab Bangka ini selalu berubah-ubah. Hari ini data honorer ada 2.000 besok 3.000 besoknya lagi 4.000. Nah ketika pembahasan kemarin lebah kurang hampir sekitar 5.000-an. Jadi apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat kalau kita tidak memiliki datanya?," tanya H Usnen 

H Usnen mengingatkan  sebelum tahun lalu pernah dibicarakan bahwa tidak ada pengangkatan pegawai honorer lagi di tahun 2023. Namun hingga tahun 2024 masih ada penerimaan tenaga honorer. Menurutnya inilah fungsi data yang diminta.

"Mengapa saya harus hadir dalam penandatanganan nota kesepakatan ini. Artinya kesepakatan kemarin menurut saya kurang karena apa-apa yang kita harapkan tidak terpenuhi," kata H Usnen.

Sekarang yang menjadi tanda tanya adalah mengapa tidak diberikan data tenaga honorer, seperti ada keberatan mengeluarkan datanya.

"Saya tdak mau terlalu jauh berfikir dan berbicara yang menyebabkan banyaknya honorer seperti ini. Saya tidak mau kilas balik keberatan siapa yang menyebabkan keadaan seperti ini. Kalaupun tindakan saya tadi dianggap salah oleh fraksi termasuk dari lembaga ini, saya siap dikoreksi.

Atau diberikan arahan karena saya di partai juga anggota biasa begitu juga di DPRD anggota biasa. Artinya memang kita perlu mendapatkan arahan-arahan yang positif. Bahkan tindakan saya sudah saya sampaikan kepada pimpinan di DPRD Bangka, sebelum sidang jangan tandatangan kalau data yang diminta tidak diberikan," kata H Usnen.

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)