Kesbangpol Bangka Selatan Mulai Deteksi Dini Politik Uang hingga Potensi Pelanggaran Netralitas ASN

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 semakin dekat. 

Elit politik dan simpatisan partai saat ini tengah menyusun berbagai macam strategi guna mendulang suara dari berbagai kalangan, termasuk di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. 

Oleh sebab itu pemerintah setempat meminta masyarakat agar meningkatkan kewaspadaannya, utamanya dalam mencegah praktik politik curang berpotensi dapat terjadi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bangka Selatan, Evi Sastra mengatakan di tengah meningkatnya tensi politik masyarakat diharapkan tidak terpengaruh terhadap hal-hal bersifat kontraproduktif. 

Khususnya yang berkaitan dengan pilkada, seperti praktik money politics atau politik uang serta black campaign alias kampanye hitam.

Apalagi jelang momentum pilkada serentak tahun 2024 yang diprediksi akan berlangsung panas.

“Kita akan mendeteksi sedini mungkin seluruh tingkat kerawanan ancaman dan segala macamnya. Mulai dari politik uang kampanye hitam nanti akan kita lihat, kita pantau terus,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (15/8/2024).

Evi Sastra menilai, praktik politik uang dapat mendegradasi suara masyarakat pada momen pesta demokrasi lima tahun tersebut.

Sehingga sebisa mungkin praktik kotor tersebut harus dihindari oleh kalangan masyarakat. Pihaknya juga mengingatkan kepada partai politik untuk tidak menggunakan politik uang demi meraih suara.

Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur secara rinci mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta pilkada. Hal tersebut dilakukan demi terselenggaranya Pemilu yang bersih dan aman.

Di sisi lain potensi serupa yang perlu diwaspadai setiap tahapan pilkada di tengah masyarakat Kabupaten Bangka Selatan adalah kampanye hitam, khususnya di media sosial.

Kampanye hitam di media sosial adalah sarana paling murah dalam memainkan narasi politik. Bahkan pembuatan akun media sosial saja bisa dibuat tanpa biaya.

Tindakan  ini perlu diwaspadai masyarakat karena sebagian besar masyarakat saat ini sudah memiliki ponsel pribadi yang terkoneksi dengan internet.

“Oleh sebab itu, keterlibatan aparat kepolisian tentu saja menjadi peran penting dalam meredam provokasi politik yang ada di dunia maya,” beber Evi Sastra.

Selain itu kata lanjut dia, netralitas aparatur sipil negara (ASN) baik itu pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta tenaga honorer saat ini tengah disorot.