Kesbangpol Bangka Selatan Mulai Deteksi Dini Politik Uang hingga Potensi Pelanggaran Netralitas ASN

Mereka diwajibkan untuk tidak terlibat ke dalam aktivitas politik praktis hingga melakukan kampanye secara terbuka terhadap keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

Kebijakan itu diambil agar mereka tidak terjerumus ke dalam praktik yang dapat merugikan sebagai ASN maupun tenaga honorer.Hal ini penting untuk menjaga agar proses pilkada berjalan dengan adil dan tanpa konflik kepentingan.

Oleh sebab itu, apabila ada indikasi ASN maupun honorer tidak netral dan ditemukan bukti autentik pihaknya tak segan-segan melaporkan ke Inspektorat maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) setempat.

Langkah itu supaya ASN maupun pegawai bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mulai dari pemberian teguran maupun pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat sebagai ASN.

“Kita juga akan berkoordinasi dengan Bawaslu serta tim Gakkumdu. Guna melihat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar, khususnya ASN maupun honorer,” sebutnya.

Walaupun begitu Evi Sastra turut mengimbau kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya secara aktif dalam pilkada serentak.

Suara masyarakat dapat menentukan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Begitu pula dengan masyarakat yang belum tertata di dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk dapat berkoordinasi langsung dengan KPU setempat.

“Silakan dilaporkan kepada panitia pemungutan suara (PPS-Red) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK-Red),” ujar Evi Sastra. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)