PDIP Legowo, Dua Menterinya Dicopot Jokowi

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan partainya legowo dan menerima keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencopot dua menteri dari partainya.

Kedua menteri yang dimaksud yakni Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

“Atas ketaatan kamilah terhadap konstitusi untuk menjaga konstitusi kami, maka kami menerima pergantian Pak Yasonna dan atau Bapak Arifin,” ucap Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (19/8).

Said mengatakan PDIP akan menghormati keputusan Jokowi, sebab urusan reshuffle menteri adalah hak prerogratif Presiden.
 
Dia menyebut, PDIP sejak awal telah berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sampai tuntas.

Maka dari itu, PDIP menyerahkan kader partainya yang menjadi menteri untuk mengabdi di pemerintahan. Menurutnya, jika di tengah jalan Jokowi berubah pikiran terkait susunan kabinet, maka PDIP siap akan keputusan reshuffle itu.

“Kalau pertanyaannya apakah ini bagian dari menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan, kan PDI Perjuangan sudah mewakafkan. Silakan yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi, bagi PDIP tidak ada masalah sedikit pun,” tutur Said. Said melanjutkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menerima keputusan Jokowi yang mencopot dua menteri dari PDIP.

Dia mengungkap Megawati tidak menarik menteri partainya karena sudah berkomitmen untuk tetap menjalankan amanah Kongres Partai.

“Loh kan ibu perintahnya ke kami jaga segala keputusan Kongres Partai sebaik-baiknya, seluruslurusnya, setegak-tegaknya. Kalau mau, kami sebenarnya dengan hak prerogratif Ibu Ketua Umum kan sejak awal sudah ditarik menteri-menteri itu, tapi ibu tidak melakukan itu. Kenapa? Ya Ibu Mega pun sebagai ketua umum yang diberi prerogratif tetap menjalankan amanah Kongres,” pungkas dia.

Hal Wajar 

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati mengatakan pencopotan kadernya Yasonna Laoly dari Menteri Hukum dan HAM merupakan hal yang wajar.

“Reshuffle adalah mutlak hak prerogatif presiden,” kata Sadarestuwati kepada Tribun, Senin (19/8).

Sadarestuwati menegaskan, Presiden berhak untuk mencopot menterinya apabila dirasa kurang cocok.

“Bila Presiden merasa ada ketidakcocokan dalam hal apapun, maka Presiden bisa melakukan pergantian terhadap menterimenteri yang merupakan pembantu presiden tersebut,” ujarnya.

Karenanya, anggota Komisi V DPR RI ini meminta reshuffle atau perombakan kabinet tak ditanggapi secara berlebihan.

“Jadi ini adalah hal yang wajar, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan,” ungkap Sadarestuwati.