Sepak Terjang Silmy Karim Sebelum Didapuk Jadi Dirjen Imigrasi

Sebelum bergabung ke dalam BUMN dan pemerintahan, Silmy dikenal sebagai profesional yang berkecimpung dalam industri pertahanan.

Pada tahun 2008, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis (PAB) TNI, Silmy Karim ditunjuk menjadi Anggota Timnas PAB TNI.

Tugas utama tim tersebut adalah melakukan pengalihan aktivitas bisnis yang dimiliki oleh TNI secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

TNI tidak diperkenankan lagi berbisnis karena menurut UU TNI definisi TNI yang profesional salah satunya adalah tidak boleh berbisnis.

Setelah sukses menjalankan tugas berat di Timnas PAB TNI, Silmy pada tahun 2009 diminta oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk bergabung di Kementerian Pertahanan RI (Saat itu disebut Departemen Pertahanan RI).

Silmy tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang militer dan pertahanan. Namun, ia mendapat kesempatan menempuh pendidikan kemiliteran dan pertahanan atas prakarsa Wakil Menteri Pertahanan saat itu, Sjafrie Sjamsoeddin.

Dia kemudian dikirim ke sejumlah institusi pendidikan di luar negeri buat mengenyam pendidikan militer dan pertahanan. Mulai dari NATO School di Jerman serta Harvard University dan Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.

Setelah pulang ke Indonesia, Silmy menjadi pakar bidang manajemen pertahanan dan keamanan nasional. Karena itulah dia kemudian direkrut buat menduduki sejumlah posisi di pemerintahan.

Posisi di pemerintahan yang pernah dijabat Silmy adalah:

• Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (2007-2008)
• Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (2008-2009)
• Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar lembaga, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (2010-sekarang)
• Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI (2010-2011) Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2010-2011)
• Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014)
• Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (2013-2015)

Silmy Karim juga pernah memimpin beberapa BUMN:

• Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) (2011-2014) Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) (Agustus 2016-September 2018)
• Direktur Utama PT Pindad (Persero) (Desember 2014-Agustus 2016)
• Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (sejak September 2018)

Selain itu, Silmy juga menduduki berbagai posisi di lembaga industri besi dan baja, yaitu:

• Chairman The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) (2018-Sekarang) Vice Chairman South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) (2021-2022)
• Chairman of Finance Committee SEAISI (2021-2022) President ASEAN Iron and Steel Council (AISC) (2022-sekarang)
• Chairman South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) (2022-sekarang)

Sepak terjang Silmy dalam dunia bisnis membuatnya diminta mengurusi sejumlah BUMN bermasalah. Karena hal itulah dia sempat dijuluki sebagai Direktur Utama spesialis BUMN sakit.

Harta Kekayaan Silmy Karim

Puluhan tahun berkecimpung di dunia industri, BUMN dan pemerintahan, Silmy tentu saja memiliki harta kekayaan.

Harta kekayaan itu wajib dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.