Selamat Mengabdi Wakil Rakyat

Oleh: Rahmat Zulkarnain, S.P. - Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung

RAKYAT Indonesia baru saja menyaksikan pelantikan anggota DPD dan DPR RI periode 2024-2029 pada 1 Oktober 2024. Ada 732 anggota yang terdiri atas 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelantikan Anggota MPR, DPR, DPD RI periode 2024-2029. Banyak tokoh bangsa, para budayawan, para pemimpin bangsa, bahkan tamu negara yang ikut hadir menyaksikan pelantikan anggota DPD dan DPR RI ini.

Pelantikan pun berjalan dengan khidmat dan lancar. Semua anggota DPR RI dan DPD terlibat dalam pengucapan ikrar sumpah sebagai wakil rakyat untuk lima tahun ke depan. Pelantikan pun bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila yang mengandung arti wakil rakyat yang terpilih diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk kepentingan bangsa.

Ada yang menarik dalam pelantikan ini, yaitu ada beberapa wajah baru yang menjadi anggota DPD maupun DPR RI, yaitu masuknya anak-anak muda serta adanya unsur kalangan artis yang masuk ke lingkungan parlemen. Ternyata peralihan dari dunia hiburan ke panggung politik menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan. Namun, menjadi pertanyaan mampukah mereka menjawab harapan rakyat Indonesia? 

Perlu diketahui bersama bahwa menjadi wakil rakyat tidak hanya sekadar tentang popularitas elektabilitas, namun dituntut harus memiliki kapasitas pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Menjadi wakil rakyat maka harus mampu menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai anggota dewan. 

Di mana kita ketahui tugas pokok anggota dewan yaitu pertama harus mampu membuat undang-undang atau legislasi yang berpihak kepada masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok tertentu fungsi. Kedua, yaitu fungsi penganggaran maka menjadi seorang wakil rakyat juga harus mempunyai kemampuan dalam mengolah anggaran untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, yaitu fungsi pengawasan atau controlling maka wakil rakyat juga harus mampu mengawasi jalannya roda pemerintahan agar sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan di hadapan manusia. Maka para anggota dewan yang baru saja dilantik diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Wakil rakyat dituntut harus mampu bekerja keras dan memberikan dedikasi serta contoh teladan kepada masyarakat. Banyak hal yang harus mereka pelajari mulai dari proses pembuatan undang-undang hingga penentuan kebijakan.

Masih banyak PR dan tugas bangsa yang belum terselesaikan dengan baik. Di mana pembangunan SDM yang berkualitas menitikberatkan kepada peran guru sangat krusial dalam membentuk generasi yang unggul sesuai tagline bersama Menuju Indonesia Emas 2045. Namun, nyatanya para guru di Indonesia masih belum diperhatikan jasanya oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan survei Riss To Limit menyebutkan 42,4 persen guru di Indonesia masih berpenghasilan di bawah angka 2 juta, bahkan ada yang berpenghasilan di bawah 500 ribu per bulan, dan menurut survei ada 42 persen para guru yang terjerat dalam pinjaman online (pinjol).

Belum lagi angka kemiskinan terus meningkat tiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 angka kemiskinan Indonesia menyentuh angka 9,36 persen, belum lagi ditambah angka pengangguran Indonesia terus melonjak tinggi menurut BPS yaitu menyentuh angka 147,71 juta jiwa pada tahun 2023 naik 0,85 persen atau 3,99 juta pada tahun 2022 , yang artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang usia produktif saat ini belum bekerja.

Belum lagi kasus-kasus yang menimpa kalangan pejabat maupun wakil rakyat, di antaranya kasus perjudian online serta kasus korupsi yang menimpa para kalangan pejabat. Menurut Direktorat Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 5.079 laporan dugaan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2023 dan yang banyak terlibat dalam bisnis lingkaran haram ini yaitu kalangan pejabat. Korupsi terbukti melemahkan demokrasi dan akses terhadap keadilan. Penyempitan ruang partisipasi publik karena sistem yang korup telah memperparah tercapainya kesejahteraan. Dirasakan perlu penguatan lembaga serta undang-undang penegakan hukum yang serius terkait kasus korupsi, jangan sampai korupsi ini menjadi ladang yang menggiurkan untuk dinikmati para pemangku kebijakan.

Maka ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah maupun anggota dewan yang baru saja dilantik untuk membuka mata dengan lebar-lebar untuk berusaha menyelesaikan permasalahan dasar pada masyarakat. Jangan merasa puas dengan capaian diterima, wakil rakyat harus terus meningkatkan pengalaman, kapasitas ilmu, serta bekal agama karena tantangan menjadi wakil rakyat sangatlah berat, belum lagi mendapatkan tekanan dari politik atau pihak-pihak tertentu, kasus korupsi yang menimpa kalangan pejabat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Jangan sampai wakil rakyat yang terpilih memiliki niat untuk memupuk pundi-pundi rupiah atau menambah harta kekayaannya saja. Masyarakat Indonesia menaruh harapan besar pada wakil rakyat, sebagai wakil rakyat diharapkan mampu menjadi sosok yang amanah, berintegritas, serta mampu membawa perubahan-perubahan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. 

Selamat mengabdi wakil rakyat. Semoga amanah yang diterima menjadi teladan bukan hanya sekadar jabatan. (*)