Biodata dan Perjalanan Karir Silmy Karim Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

BANGKAPOS.COM - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

Silmy Karim yang malang melintang di pemerintahan dan BUMN akan membantu Agus Andrianto yang ditunjuk menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah pecahan dari Kemenkumham.

Lembaga baru di pemerintahan Prabowo-Gibran ini berada di bahwa koordinator Kemenko Hukum dan HAM yang dipimpin Menteri Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pernyataan persnya, Silmy mengungkapkan prioritas utamanya pasca-pelantikan adalah perbaikan di sektor imigrasi dan pemasyarakatan, termasuk masalah amnesti serta pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sesuai dengan standar internasional.

"Saya ditunjuk sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan ini terkait beberapa hal penting seperti amnesti dan pembangunan lapas yang sesuai dengan standar internasional.

Dari sisi imigrasi, kita akan terus melakukan perbaikan terkait aturan, pelayanan, serta pengawasan orang asing," ujar Silmy pada Minggu (20/10/2024) malam, dikutip Bangkapos.com dari Kompas.com.

Silmy juga menjelaskan, meskipun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan kementerian baru, tidak terdapat isu besar yang dihadapi dalam proses transisi.

Menurutnya, dari segi organisasi, kementerian tersebut sudah siap sejak lama, mengingat sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang kini telah dipecah menjadi tiga kementerian.

"Dari sisi organisasi, kementerian ini sudah siap, baik dari anggaran yang cukup memadai, maupun personel yang tersedia dalam jumlah banyak. Proses transisi ini sudah disiapkan dengan baik, termasuk dengan dukungan tim transisi yang solid," jelas Silmy.

Ketika ditanya mengenai tantangan utama yang akan dihadapinya dalam posisi baru ini, Silmy menekankan pentingnya berkoordinasi dengan menteri terkait serta mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan fokus pada pembenahan internal, melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, baik di bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Terutama, perbaikan fasilitas lapas dan pembahasan mengenai pemberian amnesti akan menjadi fokus kami," tambahnya.

Baca juga: Segini Harta Kekayaan Silmy Karim, Dirjen Imigrasi Kemenkumham yang Dipanggil Prabowo di Kartanegara

Silmy berharap kolaborasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan kementerian lainnya, termasuk Kemenkumham, dapat memastikan transisi pemerintahan yang berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi penegakan hukum serta pelayanan publik di Indonesia.

“Kita akan lihat arahan lebih lanjut, tapi ini adalah kolaborasi dengan Kementerian Hukum yang mana kita ingin pemerintahan baru dimulai dengan hal yang positif,” tegasnya.

Sosok dan Sepak Terjang Silmy Karim

Silmy Karim lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 19 November 1974.

Tidak banyak hal yang diketahui dari kehidupan pribadi sarjana ekonomi lulusan Universitas Trisakti itu.

Profilnya lebih banyak pada sepak terjang selama berkarir sebagai profesional hingga masuk jajaran BUMN dan pemerintahan.

Sebelum ditunjuk menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mulai Januari 2023.

Silmy Karim unggul dari 2 kandidat lainnya yakni Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto, dan Purnawirawan TNI AU sekaligus Kabalitbang Kementerian Pertahanan Julexi Tambayong.

Silmy Karim pernah mendapat apresiasi dari Kantor Imigrasi karena memberikan contoh nyata kepemimpinan dengan terjun langsung sebagai petugas di konter imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Empat tahun lebih sebelum menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim dipercaya menjadi Direktur Utama PT. Krakatau Steel Tbk sejak diangkat melalui RUPSLB pada tanggal 6 September 2018 hingga Januari 2023.

Sebelum masuk ke dalam badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintahan, Silmy dikenal sebagai profesional yang berkecimpung dalam industri pertahanan.

Sepak terjangnya dalam dunia bisnis membuatnya diminta mengurusi sejumlah BUMN bermasalah.

Sederet jabatan mentereng pun pernah diemban pria asal Tegal, Jawa Tengah ini.

Pada tahun 2008, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis (PAB) TNI, Silmy Karim ditunjuk menjadi Anggota Timnas PAB TNI.

Tugas utama tim tersebut adalah melakukan pengalihan aktivitas bisnis yang dimiliki oleh TNI secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

TNI tidak diperkenankan lagi berbisnis karena menurut UU TNI definisi TNI yang profesional salah satunya adalah tidak boleh berbisnis.

Setelah sukses menjalankan tugas berat di Timnas PAB TNI, Silmy pada tahun 2009 diminta oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk bergabung di Kementerian Pertahanan RI (Saat itu disebut Departemen Pertahanan RI).

Silmy tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang militer dan pertahanan. Namun, ia mendapat kesempatan menempuh pendidikan kemiliteran dan pertahanan atas prakarsa Wakil Menteri Pertahanan saat itu, Sjafrie Sjamsoeddin.

Dia kemudian dikirim ke sejumlah institusi pendidikan di luar negeri buat mengenyam pendidikan militer dan pertahanan. Mulai dari NATO School di Jerman serta Harvard University dan Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.

Setelah pulang ke Indonesia, Silmy menjadi pakar bidang manajemen pertahanan dan keamanan nasional. Karena itulah dia kemudian direkrut buat menduduki sejumlah posisi di pemerintahan.

Posisi di pemerintahan yang pernah dijabat Silmy adalah:

• Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (2007-2008)
• Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (2008-2009)
• Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar lembaga, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (2010-sekarang)
• Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI (2010-2011) Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2010-2011)
• Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014)
• Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (2013-2015)

Sepak terjang Silmy dalam dunia bisnis membuatnya diminta mengurusi sejumlah BUMN bermasalah. Karena hal itulah dia sempat dijuluki sebagai Direktur Utama spesialis BUMN sakit.

• Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) (2011-2014) Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) (Agustus 2016-September 2018)
• Direktur Utama PT Pindad (Persero) (Desember 2014-Agustus 2016)
• Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (sejak September 2018)

Selain itu, Silmy juga menduduki berbagai posisi di lembaga industri besi dan baja, yaitu:

• Chairman The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) (2018-Sekarang) Vice Chairman South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) (2021-2022)
• Chairman of Finance Committee SEAISI (2021-2022) President ASEAN Iron and Steel Council (AISC) (2022-sekarang)
• Chairman South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) (2022-sekarang)

(Bangkapos.com/Kompas.com/Kiki Safitri, Bagus Santosa)