Penerimaan PPPK, Narulita Sari Minta Pemprov Babel Perhatikan Honorer di Pelosok dan Berprestasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Narulita Sari berharap Pemerintah Provinsi Bangka Belitung serius dalam melakukan pendampingan terhadap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ). 

"Kita minta pendampingan benar-benar dilakukan, dibantu untuk administrasi. Regulasi dibuat agar bisa menyesuaikan dan poinnya, untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Narulita Sari, Jum'at (25/10/2024).

Pihaknya menilai Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam hal ini, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Bangka Belitung belum benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. 

"Kenyataan di lapangan yang ada pendampingan itu teori semua, tidak ada terjadi di lapangan pendampingan itu tidak ada. Pendampingan administrasi tidak ada, semua hanya teori," tegasnya. 

Lebih lanjut pihaknya juga menyoroti adanya pegawai honorer yang mampu memberikan prestasi di kancah nasional, namun tidak mendapatkan penghargaan ataupun perhatian dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. 

"Jadi 2010 diangkat jadi honorer lalu 2016 membawa nama Bangka Belitung, menjadi bidan terbaik nasional tapi sampai sekarang belum diangkat menjadi PPPK," jelasnya. 

Tak hanya mengharumkan nama baik Provinsi Bangka Belitung, namun Narulita Sari mengatakan harus ada penghargaan terhadap pegawai yang bersedia ditempatkan di daerah pelosok. 

"Beliau itu juga ditugaskan di pelosok, di Pejem paling ujung Belinyu. Memang benar mereka ini dibawah Kabupaten Bangka, tapi tentunya harus ada push dari BKD Provinsi karena mereka harus saling berkoordinasi," jelasnya. 

"Yang penting orang yang mau ditugaskan di pelosok harus kita berikan apresiasi, apalagi mereka sudah membawa nama baik Provinsi Bangka Belitung masa tidak ada apresiasi sama sekali," tambahnya. 

Dengan kondisi tersebut Narulita Sari berharap para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, merupakan orang terbaik yang mempu memberikan pelayanan optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

"Jangan sampai terkesan kita mengangkat PPPK tidak sesuai, lalu di kantor tidak ada kerjaan," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)