Profil Natalius Pigai, Dulu Tukang Parkir Kini Menteri HAM, Pernah Jadi PNS Tukang Antar Surat

Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia 2024-2029. Menariknya, dulu ia pernah jadi tukang parkir hingga PNS.

Penulis: Dedy Qurniawan CC | Editor: Dedy Qurniawan
kompas
Profil Natalius Pigai, Dulu Tukang Parkir Kini Menteri HAM, Pernah Jadi PNS Tukang Antar Surat 

BANGKAPOS.COM - Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia 2024-2029.

Menariknya, dulu ia pernah jadi tukang parkir hingga PNS.

Siapa Natalius Pigai lebih jauh?

Profil

Natalius Pigai berasal dari Papua Tengah.

Ia lahir di Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975.

Ia dikenal sebagai tokoh yang kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Sejak usia muda, Pigai sudah menunjukkan tekad kuat dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pendidikan

Pigai adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, tempat ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Selain menempuh pendidikan formal, Pigai juga rajin memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal.

Pada 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.

Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Karier

Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004.

Selama periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI dari 2006 sampai 2008.

Kontribusinya terus berlanjut saat ia menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.

Sebagai putra asli Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya.

Ia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.

Harta kekayaan

Natalius Pigai tercatat melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

Berdasarkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pigai memiliki total kekayaan sebesar Rp 4,37 miliar.

Pigai tidak tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan properti, sesuatu yang tidak biasa bagi pejabat negara.

Harta kekayaan Pigai terdiri dari beberapa aset, antara lain sebuah mobil Honda CRV keluaran 2011 senilai Rp 300 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp 70 juta, surat berharga senilai Rp 2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 2 miliar.

Pigai juga tercatat tidak memiliki utang.

Pernah Jadi Tukang Parkir

Fakta menarik lainnya adalah Natalius Pigai mengaku pernah menjadi tukang parkir.

Pengakuan itu ia sampaikan dalam  rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Ia bercerita pernah menjadi tukang parkir di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

"Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak, dulu di Depnakertrans, transmigrasi Kalibata itu, saya tukang parkir, juru parkir," ungkap Natalius.

 Natalius melanjutkan, setelah itu dirinya menjadi tenaga kerja honorer, dan kemudian mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hingga akhirnya dia menjadi komisioner Komnas HAM, sebelum dipilih menjadi Menteri HAM oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural, fungsional, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," ujar Natalius, disambut tepuk tangan anggota Komisi XIII DPR.

Natalius mengatakan, dirinya mempunyai pengalaman melakukan penataan organisasi kelembagaan. 

Sebab, Natalius mengikuti penggabungan urusan transmigrasi dengan urusan kependudukan.

 "Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman, waktu dari transmigrasi gabungan kependudukan. Transmigrasi gabung dengan depnaker. Penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya," tandasnya. (Kompas.com/ Tribunnews/ Bangkapos.com)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved