Polri Dituding Parcok hingga Diusulkan Berada di Bawah TNI, Relawan KAMI Jokowi Bereaksi

BANGKAPOS.COM -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dituding sebagai Parcok atau Partai Coklat.

Polri disebut-sebut melakukan pengerahan aparat pada pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.

Imbasnya, kini Polri diusulkan untuk berada di bawah kendali Kemendagri atau Panglima TNI.

Adapun hal tersebut diusulkan oleh DPP PDIP Deddy Sitorus.

Usulan tersebut ternyata mendapat kritik keras dari Relawan Kawan Milenial (KAMI) Jokowi. 

Bukan tanpa alasan, usulan PDIP ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap reformasi dan demokrasi di Indonesia. 

Terlebih ancaman besar terhadap netralitas Polri dan stabilitas demokrasi di Indonesia. 

Inisiator Kawan Milenial Jokowi, Benidiktus Papa mengungkapkan kekecewaannya atas wacana yang dianggapnya tidak rasional. 

Menurutnya, mengusulkan Polri berada di bawah Kemendagri atau Panglima TNI adalah langkah mundur yang menciderai independensi institusi Polri yang sudah direformasi sejak era Orde Baru. 

"Wacana yang dibangun oleh Dedy Sitorus bersama PDIP tersebut adalah upaya untuk melemahkan Institusi Polri,"

"jelas ini berbahaya sebab akan merampas rasa keadilan ditengah masyarakat," ujar Benidiktus dalam pernyataannya, Minggu (1/122024). 

Polri harus tetap fokus pada tugas utamanya sebagai penegak hukum yang netral, bukan menjadi bagian dari kepentingan politik yang hanya untuk kepentingan sesaat. 

Benidiktus menilai bahwa usulan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus ini muncul karena kekecewaan partainya atas kekalahan yang dialami oleh calon-calon mereka di Pilkada 2024.  

PDIP, menurutnya, tampaknya menyalahkan Polri atas hasil Pilkada yang tidak menguntungkan mereka. 

Ini tanpa menyadari bahwa kekalahan tersebut merupakan hasil dari kurangnya penerimaan masyarakat terhadap calon-calon yang mereka usung.