Pemkot Pangkalpinang Terpaksa Pangkas Program Non Prioritas untuk Pilkada Ulang 2025

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang tengah menghadapi dilema anggaran jelang pelaksanaan Pilkada Ulang yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2025. 

Keterbatasan dana membuat Pemkot harus mengambil langkah tegas dengan memangkas atau menandai ulang (tagging) sejumlah program pembangunan yang sebelumnya direncanakan untuk tahun 2025.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama mengatakan, Pemkot tak punya banyak pilihan, selain harus memangkas kegiatan non-prioritas di tahun 2025.

"Kita tidak punya pilihan lain. Kalau kebutuhan Pilkada misalnya mencapai Rp25 miliar, sementara sisa hibah Pilkada 2024 ini hanya Rp10 miliar dan APBD kita mampu menutupi Rp10 miliar, maka kekurangannya harus diajukan ke pusat. Jika bantuan itu tidak ada, terpaksa kita tagging proyek-proyek nonprioritas," ujar Budi kepada awak media, Rabu (11/12/2024).

Meski demikian, ia menegaskan langkah ini tidak akan menyentuh alokasi gaji PHL maupun tunjangan pegawai. Fokus penghematan akan diarahkan pada proyek-proyek yang dinilai tidak mendesak atau tidak langsung berdampak pada kebutuhan mendasar masyarakat.

"Misalnya, ada proyek pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak, tentu itu akan kita tunda. Namun, jika menyangkut kebutuhan krusial, seperti fasilitas pendidikan yang berdampak langsung pada anak-anak, itu tetap menjadi prioritas," tambahnya.

Langkah ini diambil dengan penuh kehati-hatian. Pemkot Pangkalpinang masih terus merumuskan formulasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada Ulang tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.

Dengan defisit anggaran sebesar Rp82 miliar, Pemkot Pangkalpinang berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN. Budi menyebut Pemkot tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBD untuk menutup kebutuhan Pilkada Ulang.

"Kami berharap Pilkada Ulang ini mendapat dukungan APBN. Namun, jika itu tidak memungkinkan, maka kami siap melakukan efisiensi lebih jauh. Yang jelas, gaji dan layanan dasar masyarakat tetap kami utamakan," katanya.

Sebelumnya, Pemkot bersama Kemendagri, KPU, dan Bawaslu telah melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan teknis dan pendanaan Pilkada ulang. Namun, keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)