Rabu, 8 April 2026

Prabowo Usulkan Pilkada Langsung Kembali Dipilih DPRD, Ini Kata Menteri Hukum

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menanggapi wacana yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD

Penulis: M Zulkodri CC | Editor: M Zulkodri
Alfian Firmansyah/Warta Kota
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024). 

BANGKAPOS.COM--Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menanggapi wacana yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Menurutnya, gagasan tersebut layak dipertimbangkan dalam rangka memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pemilihan kepala daerah dalam undang-undang dasarnya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu tidak selalu berarti harus pilkada langsung," ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Aspek Efisiensi dan Kerawanan

Supratman menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada langsung.

Menurutnya, sistem yang lebih sederhana dapat mengurangi beban biaya negara.

Ia juga menegaskan bahwa wacana ini bukan hal baru, melainkan sudah sering dibicarakan di kalangan partai politik sebelumnya.

"Ini diskursus yang perlu dibahas secara mendalam untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi," katanya.

Kemunduran Demokrasi

Saat ditanya mengenai kekhawatiran kemunduran demokrasi bila sistem lama diberlakukan kembali, Supratman menilai hal itu tergantung pada kebutuhan negara.

"Mundur atau tidaknya tergantung bagaimana kebutuhan bangsa. Pilkada yang kita harapkan bukan hanya prosedural, tetapi juga memperhatikan substansi demokrasi," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, mengusulkan perubahan sistem pilkada menjadi pemilihan oleh DPRD.

Pernyataan ini disampaikan saat puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Prabowo menyatakan bahwa pilkada langsung membutuhkan biaya besar baik dari negara maupun para kandidat.

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dinilai mengeluarkan biaya mahal.

"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved