Polemik Tambang Laut Batu Beriga, DPRD Babel Minta PT. Timah Tidak Berkonflik dengan Masyarakat

BANGKAPOS.COM,BANGKA- Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bangka Belitung, Pahlivi berharap PT. Timah tidak melakukan penambangan di IUP Batu Beriga selagi tidak bersepakat dengan masyarakat, Senin (16/12/2024). 

Hal ini pun ditegaskan usai DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat paripurna, pembacaan hasil rekomendasi pansus terkait rencana penambangan PT. Timah di laut Desa Batu Beriga. 

"Kita berharap tidak ada konflik horizontal, antara investor dengan masyarakat. Oleh karena itu kita meminta walaupun kami akui PT. Timah memiliki izin, tapi kami tetap meminta PT. Timah mengukur mengukur kondisi dan aspirasi masyarakat disana," ujar Pahlivi. 

Selain itu pihaknya juga meminta Pemprov Bangka Belitung secara maksimal, mengawasi operasional penambangan dimanapun dan milik IUP siapapun terutama PT. Timah.

Dengan dilakukan pengawasan Pahlivi mengatakan agar kondisi lingkungan hidup di Bangka Belitung, terkendali dan tidak merugikan sumber daya alamnya. 

"Pengawasan inikan fungsinya selain dia menjaga memang yang legal bekerja, tapi juga untuk memantau siapa tahu ada yang ilegal dan ditindaklanjuti itu yang paling penting," tegasnya. 

Pihaknya juga berharap adanya komitmen bersama, dalam menjaga lingkungan yang memiliki potensi luar biasa. 

Pahlivi berharap Pemprov Bangka Belitung dapat melakukan evaluasi seluruh izin pertambangan, untuk dapat dilihat bagaimana pengelolaan lingkungan dikawasan tersebut.

"Sekarang ini kami lihat tidak terkendali dan tidak terkontrol, sehingga momentum Pansus Beriga ini kita mendesak Pemprov melalui dinas terkait agar betul-betul memantau, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemilik izin pertambangan atau apapun yang merusak," jelasnya. 
 
Sementara itu dari hasil rekomendasi Pansus, juga mendorong Laut Batu Beriga tidak dijadikan zona tambang, serta dapat dijadikan sebagai zona penangkapan ikan. 

"Dikembalikan kepada kondisi yang memang potensinya besarnya itu, bukan soal kita beriganya. Tapi ini persoalan sumber daya alam yang dimiliki oleh Bangka Belitung, memang disana nilainya sangat tinggi," ungkapnya. 

Sementara itu berikut 11 poin rekomendasi Pansus DPRD Provinsi Bangka Belitung, terkait rencana pertambangan PT. Timah di laut Desa Batu Beriga. 

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Teknis, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas PUPR agar melakukan tugas dan fungsinya secara optimal melakukan pengawasan setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yang memiliki potensi menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah Pemprov Kep Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi Kepualaun Bangka Belitung melalui dinas terkait Dinas ESDM. Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan harus maksimal dalam tugas menindaklanjuti permasalahan IUP PT. Timah di Desa Batu Beriga Kabupaten Bangka Tengah.

3. Meminta agar PT. Timah mematuhi prinsip-prinsip dalam komitmen menjalankan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam AMDAL dan menindaklanjuti kewajiban-kewajiban lingkungan sesuai komitmen dalam Izin AMDAL yang diperoleh sebelum melaksanakan penambangan di IUP PT. Timah dimana. 

4. PT. Timah diminta kewajibannya secara konsisten untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah atas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah operasionalnya di Pemprov Kep babel