Profil Deddy Sitorus Polisiti PDIP Sebut Jokowi Tidak Loyal, Sosok yang Usulkan Polri di Bawah TNI

BANGKAPOS.COM -- Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menyebut Joko Widodo (Jokowi) bukanlah sosok yang loyal.

Apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus bukan tanpa alasan.

Seperti yang diketahui, di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI, hubungan Jokowi dengan PDIP nampak ada gesekan.

Hal tersebut turut diperkuat dengan Jokowi yang tidak memberikan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat Pilpres 2024 selaku calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP.

Hubungan Jokowi dan PDIP terbukti tidak harmonis dengan dipecatnya Presiden ke-7 RI itu dari partai dengan logo kepala banteng tersebut.

Dipecat dari PDIP, ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu bereaksi santai.

Irit bicara, ia menyebut waktu yang akan membuktikan.

Jawaban tersebut seolah menyiratkan waktu berada di pihaknya, dan PDIP akan menerima ledakan bom waktu kemudian.

Pernyataan Jokowi itu kemudian ditanggapi Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, ia menyebut sudah tidak ada lagi waktu bagi Jokowi.

Partai banteng sudah memberi kesempatan, dan waktu membuktikan Jokowi bukan sosok yang loyal terhadap partai dan  nilai-nilainya.

“Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan Beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral. Bahkan terhadap konstitusi,” ujar Deddy di Kantor DPP PDI-P, Kamis (19/12/2024) malam, dikutip dari Kompas.com.

Profil Deddy Sitorus

Deddy Sitorus memiliki nama lengkap Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.

Ia lahir pada 17 November 1970, saat ini Deddy Sitorus menjabat Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara.

Deddy Sitorus menjabat Anggota DPR RI sejak 2019.

Deddy Sitorus pernah menjadi calon anggota DPR-RI masa bakti 2014–2019 untuk daerah pemilihan Riau II namun gagal terpilih.

Deddy Sitorus menghabiskan masa kecilnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Di DPP PDIP Deddy Sitorus dipercaya sebagai salah satu ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu.

Biodata Deddy Sitorus

Nama Panggilan : Deddy Sitorus

Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Siantar / 17 Nopember 1970

Agama: Katolik

Riwayat Pendidikan :

• SD Perguruan Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar (1976–1983)
• SMP Negeri 4 Pematang Siantar (1983–1986)[4]
• SMA Negeri 3 Pematang Siantar (1986–1989)
• S-1 Budidaya Pertanian, Universitas Simalungun (1989–1994)
• S-2 Master of Arts, Kingston University

Riwayat Pekerjaan : 

• PT. Berkah Multi Cargo, Sebagai: Komisaris Independen. Tahun: 2017 - 2018
• PTPN 3 (Holding), Sebagai: Komisaris Independen. Tahun: 2016 - 2018
• PT. Waskita Beton Precast, Sebagai: Komisaris Independen. Tahun: 2014 - 2017
• IHS - Exclusive Analysis, Sebagai: South East Asia Researcher. Tahun: 2013 - 2018
• PT. Optima Consulting Network, Sebagai: Komisaris. Tahun: 2012 - 2014
• Exclusive Analysis (Acquires by IHS), Sebagai: Indonesia Contry Representative. Tahun: 2011 - 2013
• PT. Optima Consulting Network, Sebagai: Direktur Eksekutif. Tahun: 2010 - 2012
• PT. Takagama, Sebagai: Kommissioner. Tahun: 2009 - 2018

Riwayat Organisasi :

• Koalisi Anti Utang (KAU), Sebagai: Pendiri dan Presidium. Tahun: 2000 - 2001
• South East Council for Food Security and Fair Trade (SEACON), Sebagai: Indonesia Represntative. Tahun: 1999 - 2001
• Komunitas Aksi Solidaritas Buruh Indonesia (KASBI), Sebagai: Pendiri dan Presidium. Tahun: 1998 - 2000
• Friends of The Earth, Sebagai: Indonesia Represntative. Tahun: 1998 - 1999
• Asian NGO Coalition on Rural Develompment and Agrarian Reforn (ANGOC), Sebagai: Indonesia Represntative. Tahun: 1998 - 2001
• Internasional Concil on Social Welfare (ISVW), Sebagai: Indonesia Represntative. Tahun: 1998 - 1999

Deddy Sitorus Sosok yang Usulkan Polri di Bawah TNI

Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri.

Hal ini menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDI-P merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau "parcok" (partai cokelat).

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).

Ia berharap, DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.

"Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," kata Deddy.

Tak hanya itu, Deddy Yevri Sitorus juga secara blak-blakan menyebut adanya keterlibatan yang besar dari 'Partai Coklat' di Pilkada 2024 untuk memenangkan paslon tertentu.

Bahkan, Deddy Sitorus menyebut ada dua nama jenderal polisi yang terlibat langsung mencampuri pilkada tersebut. 

Sembari berkelakar, Deddy mengaku bahagia dengan Pilkada 2024 yang dihelat tanpa adanya pertumpahan darah, tetapi justru bikin naik darah.

"Iya karena peserta pemilu tuh bukan hanya partai-partai yang ada, partai coklat nih yang main," kata Deddy seperti dikutip dari acara Satu Meja yang tayang di Kompas TV pada Rabu (27/11/2024). 

"Partai Coklat itu polisi dan ASN. Jadi, kita harus berterimakasih karena pemenang pemilu sebenarnya Jenderal Sigit (Kapolri) dan Jenderal (Purn) Tito (Mendagri) kalau menurut saya," tambahnya. 

Deddy mengeklaim telah menemukan sejumlah fakta di lapangan terkait keterlibatan Partai Coklat yang dipimpin dua sosok tersebut. 

Ia melihat adanya mobilisasi besar-besaran dari instrumen kekuasaan negara yakni polisi dan ASN untuk memenangkan salah satu paslon.

"Seperti kita lihat di Sumatera Utara, penyebaran beras dan yang yang begitu masif ada beras 5 Kg dengan inisial BN, Beras Nusantara."

"Ini kan sangat jelas terasosiasi dengan salah satu calon, Bobby Nasution, dan itu masif sekali tertangkap di Deli Serdang, misalnya termasuk di Kota Medan," ujarnya.

"Itu yang kerja camat, lurah dan kalau di sana istilahnya kepling. Kalau kita mungkin RT jadi itu yg membuat darah tinggi kita naik," tambahnya.

Dikutip dari Kompas.id pada 28 November 2024, Deddy Yevri Sitorus berpandangan, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi dengan melihat segala bentuk kecurangan yang melibatkan polisi ini.

Menurut dia, Listyo adalah orang paling bertanggung jawab atas cawe-cawe kepolisian dalam Pilkada 2024. Sebab, Partai Coklat bergerak sudah berdasarkan komando.

”Beliau (Listyo) bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita."

"Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah kita,” ujarnya.

(Bangkapos.com/TribunJakarta.com/Kompas.com)