Resolusi 2025 Ekonomi Babel Wajib Bangkit

Oleh: Dr. Rizal R. Manullang - Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Pangkalpinang Bangka

EKONOMI berkelanjutan adalah kata kunci yang sering muncul di benak individu maupun secara kolektif seperti entitas badan usaha, ketika refleksi diri dilakukan pada lembaran tahun 2024 ditutup. Apakah hal itu disadari atau tidak, sepanjang terdapat harapan dan cita yang hendak dicapai pada tahun 2025, maka hal tersebut merupakan perwujudan dari bagaimana tata kelola ekonomi agar mampu berkelanjutan. Pesan dari strategi pembangunan nasional sudah terdengar hingga pelosok negeri, bahwa Indonesia melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat dan sangat proaktif terhadap program hilirisasi industri. 

Roadmap Indonesia Emas 2045 menyebutkan bahwa Republik Indonesia sudah saatnya hadirkan inisiatif dan kebijakan untuk mendorong program hilirisasi dengan harapan setiap produk unggulan yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk negeri, mampu hadirkan nilai tambah; nilai ekonomi dan nilai sosial. Argumentasi akademik dalam ‘pakem’ ini adalah keyakinan dalam menciptakan kekuatan daya saing nasional pada simpul pasar dunia yang kemudian pada akhirnya ekonomi berkelanjutan terwujud dengan baik. Salah satu faktor yang dapat direnungkan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan adalah menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Tantangan ekonomi Babel

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari bahwa anugerah yang melimpah ternyata menghadirkan tantangan tersendiri. Oleh karenanya, perlu kembali direnungkan setidaknya refleksi diri pada yang telah terjadi sepanjang tahun 2024. Refleksi diri ini menjadi penting agar setiap harapan yang telah dikumandangkan baik yang telah tertulis maupun yang belum sempat, dapat menjadi arah tujuan yang hendak dicapai pada tahun yang baru.

Jika kita simak data yang dirilis BPS, dua tahun terakhir nilai ekspor timah mengalami penurunan (2023-2024). Demikian pula sektor pariwisata di mana Bangka Belitung yang dijuluki destinasi ‘Laskar Pelangi’ mengalami penurunan dengan data September 2023-2024, BPS rilis melalui infografisnya bahwa rerata tingkat inap di hotel berbintang bagi wisatawan adalah 1,62 malam. Namun, kontribusi nontimah, seperti kopi, teh dan rempah telah menunjukan tren positif (HS code 2017). Pada tahun 2024, nilai ekspor 33,97 juta dolar AS naik dari 25,83 juta dolar AS di tahun 2023 atau terjadi kenaikan 33,5 persen. Sementara itu, data atas berat ekspor 2023 4,23 juta kg menjadi 4,68 juta kg di tahun 2024 (naik sekitar 10,6 persen).

Di tengah tren positif ekspor nontimah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, muncul pertanyaan apakah naiknya nilai ekspor lebih besar dari berat ekspor tahun 2023-2024 mengidentifikasikan bahwa nilai ekspor terdongkrak atas volume produksi meningkat, atau produk telah berhasil memiliki nilai tambah? Atau kembali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan anugerah atas perubahan harga pasar global yang menguntungkan? Untuk dua pertanyaan di atas, maka para penulis berkeyakinan bahwa pembaca setuju jika dapat dijalankan hanya dengan perencanaan yang matang, manajemen produksi, tata kelola inovasi mumpuni hingga aspek strategi pemasaran yang tepat.

Adapun untuk pertanyaan yang ketiga dapat diartikulasi oleh penulis sebagai “blessing distinguish” dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya sebagai orang yang beriman serta hasil dari kerja keras masyarakat Bangka Belitung. Hanya saja, dari data yang dirilis BPS di atas dapat menjelaskan bahwa volume ekspor meningkat tidak sebanding dengan potensi lahan dan kapasitas panen Bangka Belitung yang sangat kaya sumber daya. Angka volume ekspor dalam satu tahun hanya 450 ribu kg tentunya angka yang relatif kecil.

Politik ekonomi dalam resolusi 2025

Produk ekspor nontimah dengan data dari BPS di atas adalah sampel yang setidaknya dapat menjelaskan potensi ekonomi Bangka Belitung yang luar biasa. Potensi ekonomi ini tidaklah terlalu terganjal dari sisi skala ekonomi seperti halnya yang dituntut pada sektor pertambangan. Selain memiliki aksesibilitas tinggi terhadap partisipasi masyarakat untuk terlibat sebagai pelaku usaha di dalamnya, kategori nontimah adalah sektor yang terdekat untuk diterapkannya kegiatan dan praktik terhadap ramah lingkungan. Hal ini dapat menjadi momentum terbaik dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta inklusif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya dengan pendekatan diversifikasi ekonomi.

Strategi diversifikasi ekonomi yang dicanangkan patut searah dengan semangat dan rumusan dari program hilirisasi nasional melalui Roadmap Indonesia Emas 2045. Dengan Demikian, terjadi sinergisitas yang optimal dalam rangka Bangka Belitung mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Untuk itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) patut untuk segera diperkuat baik secara aspek politik, aspek administrasi, dan aspek sosial. 

Selain sebuah badan usaha resmi milik daerah, keberadaan BUMD sangat strategis sebagai katalisator pengembagan produk unggulan untuk diterjemahkan sebagai produk bernilai tambah. Termasuk di dalamnya membangun utilitas produksi melalui skema investasi daerah sehingga menciptakan kewirausahaan sosial. Menghadirkan klasterisasi produksi pada simpul-simpul masyarakat berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki sehingga dapat hadirkan biaya produksi lebih rendah dari pesaing dengan nilai manfaat lebih tinggi. 

Peran BUMD juga tidak sebatas hanya aspek lingkungan internal organisasi saja, tetapi meluas hingga melakukan kemitraan perusahaan nasional dan internasional demi terwujudnya transfer teknologi, yang pada akhirnya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam sinkronisasi program-program ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik. Dengan dukungan niat politik ekonomi daerah yang jelas dan terarah, BUMD akan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif Bangka Belitung tahun 2025. Selamat Tahun Baru 2025! Maju Perekonomian Bangka Belitung! (*)