Walhi Babel: Kerusakan Lingkungan, Bencana Ekologis, dan Korupsi Tambang Timah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan dampak serius aktivitas industri ekstraktif, terutama pertambangan timah, yang telah menyebabkan krisis multidimensi.

Kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga ancaman terhadap ruang hidup menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat Kepulauan Babel.

Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Babel, Ahmad Subhan Hafiz, dalam rilisnya pada Sabtu (4/1/2025), menyatakan bahwa buruknya tata kelola pertambangan timah telah menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan lingkungan yang sehat.

Tercatat, Kepulauan Babel telah kehilangan tutupan hutan seluas 30.594 hektar, sementara lahan kritis meningkat hingga 167.065 hektar pada tahun 2022.

Selain itu, dari total 433 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Babel, aktivitas tambang timah telah merusak 202 DAS, dengan wilayah terluas berada di Kabupaten Belitung Timur, mencakup 13.140 hektar (data DIKPLHD 2021). Akibatnya, kerusakan lanskap daratan Kepulauan Babel, mendorong terjadinya sejumlah bencana alam, mulai dari kekeringan, longsor, hingga banjir.

Diantara itu, yang tidak terlupakan tentunya kejadian pada tahun 2015, dimana Pulau Bangka mengalami kemarau panjang hingga lima bulan  (Juni – Oktober).

Setahun kemudian, 2016, banjir besar menerpa Bangka Belitung. Hampir seluruh wilayah di Bangka Belitung terdampak, akses jalan lintas kabupaten terputus, air merendam ratusan bahkan ribuan rumah masyarakat.

Hingga saat ini, peristiwa bencana terus menghantui Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini didukung  juga oleh analisis BPBD di tahun 2020, terkait potensi bahaya yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 11 ancaman, bencana tanah longsor, banjir serta kekeringan, masuk dalam kategori resiko tinggi dan pada tahun 2023, BPBD mencatat ada 1.084 bencana terjadi di Babel.

"Semuanya diperparah dengan krisis iklim yang semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat global, khusus di Babel proses eksploitasi di daratan terutama pertambangan timah telah melebihi daya dukung lingkungan, sehingga menyebabkan bencana serta laju degradasi lingkungan dalam angka yang mengkhawatirkan," terang Hafiz.

Tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, aktivitas penambangan timah juga terus memakan korban. Walhi Kepulauan Babel mencatat sepanjang 2021-2024, ada 32 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tambang, dan 23 orang mengalami luka-luka.

Selain itu, ribuan lubang tambang yang belum di reklamasi terus memakan korban. Sepanjang tahun 2021- 2024, tercatat ada 30 kasus tenggelam di kolong. Dari 22 korban yang meninggal dunia, 17 diantaranya merupakan anak-anak hingga remaja dengan rentang usia 7-20 tahun.

"Kerusakan lingkungan pada kantung-kantung habitat buaya muara akibat tambang juga mempertajam konflik antara buaya dan manusia. Selama tiga tahun terakhir ada total 36 serangan buaya. Hal ini menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan 17 orang luka-luka," jelasnya.

Bisnis penuh muslihat, Korupsi tata niaga pertambangan timah yang melibatkan 22 orang terdakwa yakni Eks Dirjen Minerba, PT Timah, Eks Kepala Dinas, Smelter serta pengusaha lainnya menambah catatan buruk tata kelola pemerintahan dan tata kelola sumberdaya alam di Indonesia, khususnya di Kepulauan Babel.

"Putusan hakim telah membuktikan para terdakwa bahu membahu melakukan bisnis kotor didalam industri pertimahan. Tidak hanya merugikan negara, tapi juga menyebabkan massifnya kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada bencana ekologis di Kepulauan Babel," jelas Hafiz.

Meski demikian, Walhi Kepulauan Babel menilai putusan hakim PN Jakpus terhadap terdakwa korupsi yang telah merugikan negara 300 Triliun terlalu rendah.