Sabtu, 2 Mei 2026

Berita Bangka Selatan

Sudah 14 Kali Diuji Coba, Dinas Pendidikan Basel Belum Bisa Menerapkan MBG Program Prabowo Gibran

Alasan menunggu arahan Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Basel belum menerapkan program MBG dari Prabowo-Gibran

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Hendra
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bangka Selatan, Elfan Rulyadi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Meskipun sudah dilakukan uji coba sebanyak 14 kali pada 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan belum bisa melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) di awal tahun 2025 ini. 

Hingga kini pemerintah terus mencoba menemukan format ideal dalam proses pelaksanaan program besutan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Agar saat pelaksanaan nantinya dapat dioptimalkan sebaik mungkin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Elfan Rulyadi berujar uji coba program MBG telah dilakukan sebanyak 14 kali sejak tahun 2024 silam.

Uji coba yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan surat edaran dari Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugito sebanyak satu kali di SD Negeri 3 Kepulauan Pongok di Desa Celagen.

Sedangkan 13 uji coba lainnya dilakukan oleh jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 0432/Bangka Selatan di beberapa kecamatan.

“Ada beberapa kegiatan serupa yang diinisiasi oleh Dandim, yaitu dapur masuk sekolah. Saya kira itu sebagai uji coba juga,” katanya kepada Bangkapos.com, Rabu (8/1/2025).

Elfan Rulyadi menyebut uji coba dilaksanakan bertujuan untuk mematangkan kesiapan makan bergizi gratis. Pemerintah setempat telah mulai menghitung semua keperluan untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. 

Karena dalam pelaksanaannya nanti akan diselenggarakan di lembaga sekolah baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta termasuk pondok pesantren.

Meskipun belum ada arahan dari Badan Gizi Nasional terkait jadwal pelaksanaan, Elfan Rulyadi memastikan pihaknya terus berupaya mempersiapkan program makan bergizi gratis tersebut.

Maka dari itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bakal segera menyusun strategi yang tepat jika peraturan dari pusat sudah diterima.

Sementara itu pemerintah pusat merilis tercatat ada 190 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi dapur tempat memasak menu makanan yang dibagikan. Namun dari ratusan titik tersebut Kabupaten Bangka Selatan tidak menjadi lokus dapur SPPG.

“Kami masih menunggu untuk kesiapan dari pemerintah daerah. Seperti apa dalam melaksanakan program makan bergizi di sekolah,” ujar Elfan Rulyadi.

Di sisi lain sambung dia, program makan bergizi gratis menjadi program unggulan Prabowo-Gibran. Sasarannya adalah anak sekolah dan ibu hamil dengan memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T pada tahun pertama pemerintahan.

Program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik dan harus didukung oleh seluruh masyarakat karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Utamanya dalam mengatasi permasalah stunting alias tengkes atau gangguan pertumbuhan pada anak.

Pemberian asupan makanan bergizi sebagai langkah awal untuk membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif.

Sehingga anak yang sehat lebih aktif, fokus dalam belajar serta memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi saat dewasa.

Oleh karena itu, masyarakat menaruh harapan besar program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.

Program yang digagas oleh presiden tersebut ditargetkan dapat diterapkan dengan baik.

“Pada intinya pemerintah daerah siap mendukung program pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis ini,” sebutnya.

Kendati demikian kata Elfan Rulyadi hingga pekan pertama Januari 2025 pihaknya belum menerima petunjuk teknis alias juknis pelaksanaan program MBG mulai tahun ini.

Termasuk pula dengan mekanisme pembebanan anggaran untuk program MBG, apakah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hingga kini belum ada instruksi dari kementerian terkait maupun pemerintah pusat secara langsung.

“Kami memang belum menganggarkan anggaran untuk kegiatan MBG. Karena belum ada surat apapun yang kami terima dari pemerintah pusat untuk program ini,” pungkas Elfan Rulyadi. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved