Pemkab Basel Siap Tindaklanjuti 70 Rekomendasi DPRD dari LKPJ 2025

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memastikan akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi legislatif yang disampaikan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengatakan, pemerintah daerah secepatnya menindaklanjuti 70 rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Seluruh program harus dijalankan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Perencanaan dan penganggaran ke depan, harus disusun secara matang agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

“Program-programnya harus dijalankan sesuai prioritas dan perencanaan anggaran ke depan harus dikerjakan dengan baik agar berjalan tepat,” ujar Debby Vita Dewi kepada Bangkapos.com, Kamis (30/4/2026).

Menurut Debby, sejak awal tahun pemerintah daerah bersama bupati telah berkomitmen untuk memprioritaskan program-program utama. Sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM tetap menjadi fokus yang akan terus dijalankan secara konsisten. Keempat sektor tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu dirinya menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti poin-poin penting yang telah disampaikan dalam pembahasan LKPJ. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan. DPRD telah memberikan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian bersama.

“Semua OPD harus menindaklanjuti poin-poin penting agar kinerja pemerintah ke depan jauh lebih baik,” tegas Debby.

Diakuinya LKPJ Bupati Bangka Selatan tahun 2025 telah disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna sebelumnya. Dokumen tersebut memuat gambaran capaian kinerja, prestasi, serta berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ juga menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Secara umum, lanjutnya, pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 dinilai berjalan dengan baik.

Hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga masyarakat. Sinergi yang terbangun menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program pembangunan. Ia menilai DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal melalui pembahasan LKPJ yang cermat dan konstruktif. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi masukan penting bagi perbaikan pembangunan daerah.

Seluruh catatan dan rekomendasi DPRD tidak hanya dipandang sebagai evaluasi semata. Pemerintah daerah menganggapnya sebagai masukan strategis untuk penyempurnaan kebijakan ke depan. Rekomendasi tersebut juga menjadi dasar kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki arah pembangunan.

“Catatan DPRD merupakan masukan strategis untuk penyempurnaan kebijakan pembangunan,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, lanjut Debby, akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam menjawab berbagai permasalahan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan yang diambil.

Selain itu, berbagai catatan yang ada akan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pada tahun berikutnya. Pemerintah daerah juga akan melakukan perbaikan pada aspek internal yang dinilai masih menjadi kendala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

“Catatan tersebut akan menjadi dasar peningkatan kinerja program di tahun berikutnya,” kata Wabup.

Siap Perbaiki

Debby mengungkapkan pemerintah daerah juga akan terus memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi. Perbaikan akan dilakukan pada sistem penyusunan dan pelaporan, pengelolaan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Ia mengakui bahwa pembangunan daerah membutuhkan waktu, tenaga, serta inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan daerah. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan.