Pemkab Bangka Efisiensi Anggaran Pilkada 2025, KPU Bangka Terima Rp 21,1 Miliar

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemkab Bangka terus mengupayakan efisiensi anggaran di berbagai lini, termasuk dalam pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang Kabupaten Bangka 2025. 

Dari pengajuan awal sebesar Rp 26,3 miliar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka, hanya Rp 21,1 miliar yang disetujui setelah melalui analisis anggaran.

"Sesuai arahn Pak Pj Bupati, kita lakukan analisis dari dana ajuan KPU Bangka dan hasil analisisnya kebutuhannya sebesar Rp 21,1 miliar dari dana yang diajukan sekitar Rp 26,3 miliar," kata Plh Sekda Bangka, Thoni Marza, Kamis (23/1/2025).

Pj Bupati Bangka, Isnaini, sebelumnya menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi prioritas Pemkab Bangka, termasuk untuk pendanaan Pilkada 2025 atau Pilkada Ulang.

“Pengajuan dana Pilkada dari KPU dan Bawaslu Bangka sudah diminta untuk dianalisis. Pasti akan kita lakukan efisiensi yang dilakukan,” katanya, pada Senin (20/1/2025) usai penandatanganan Perjanjian Kinerja (Perkin) di Kantor Bupati Bangka.

Terpisah, Sinarto Ketua KPU Bangka Kamis (23/1/2025) membenarkan sudah mendapatkan informasi bahwa Pj Bupati Bangka dan jajaran sudah melakukan analis dari pengajuan dana Pilkada yang diajukan ke Pemkab Bangka oleh KPU Bangka. Informasi yang didapat bahwa dari dana ajuan Rp 26,3 miliar hanya Rp 21,1 miliar yang disetujui.

"Sudah dapat infonya hari ini KPU Bangka akan menggelar rapat guna membahas ajuan dana hibah untuk Pilkada 2025 ke Pemkab Bangka. Saya sudah dapat Informasi bahwa dari Rp 26,3 miliar yang kita ajukan hanya disetujui Rp 21,1 miliar," kata Sinarto.

Walaupun demikian menurut Sinarto jajaran KPU Bangka akan melakukan pembahasan bersama jajaran Pemkab Bangka. Agar ada penambahan dana sehingga kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Bangka bisa terpenuhi 
Menurut Sinarto pihaknya mengajukan dana sebesar Rp 26,3 milyar untuk penyelenggaraan Pilkada Bangka 2025. Pengajuan ini setelah dilakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU RI.

"Kalau hitungan kita kalau pun terjadi pengurangan dari ajuan kita ke Pemkab Bangka paling minimal diangkat Rp 22,2 Miliar," kata Sinarto.

Sinarto menambahkan bahwa angka Rp 26,3 miliar yang diajukan ke Pemkab Bangka setelah dilakukan penghitungan dengan melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU RI dengan asumsi diikuti oleh 7 Paslon dalam Pilkada Kabupaten Bangka 2025. Jika nantinya ternyata diikuti oleh kurang dari 7 paslon tentunya ada kelebihan dana dalam bentuk sisa lebih pembayaran (Silpa). Tentunya Silpa ini akan dikembalikan ke Pemkab Bangka.

"Kita melakukan perkiraan maksimal sebab kalau diajukan hanya untuk 3 paslon kemudian ternyata diikuti 5 paslon misalnya maka dipastikan dana tidak cukup. Namun dengan asumsi diikuti 7 Paslon dengan kebutuhan dana Rp 26,3 milyar. Jika nantinya ternyata diikuti kurang 7 paslon akan ada kelebihan dana atau Silpa yang tentunya akan dikembalikan ke Pemkab Bangka," ucap Sinarto. (Bangkapos.com/deddy marjaya)