Ketua DPC Hanura Belitung Hendra Pramono Bebas dari Dugaan Pidana, Arif Maswan Minta Maaf

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Ketua DPC Hanura Kabupaten Belitung, Hendra Pramono, akhirnya dinyatakan bebas dari tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan setelah menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) dari Satreskrim Polres Belitung.

Hendra Pramono atau yang akrab disapa Een sebelumnya dilaporkan oleh Arif Masman atas dugaan penipuan dan penggelapan sejumlah uang terkait pencalonan Pilkada Serentak 2024. Namun, setelah melalui serangkaian pemeriksaan, penyidik memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana.

"Semenjak saya menerima SP3 ini, saya sudah melaporkan Arif Maswan ke Polres Belitung tentang fitnah dan laporan palsu yang disebarkan menggunakan media elektronik," ujarnya didampingi Kuasa Hukum Heriyanto dan Dendy Matra Nagara pada Rabu (29/1/2025). 

Een menilai atas pemberitaan sebelumnya, dirinya beserta keluarga serta kerabat merasa dipermalukan.

Sebab, dirinya menduga pemberitaan yang dilakukan sangat masif hingga melibatkan 23 media online.

Bahkan dari 23 media online tersebut hanya satu media yang meminta konfirmasi kepadanya.

"Saya dengar juga ada oknum anggota DPRD yang membuat supaya berita ini disebarkan untuk membuat saya malu, keluarga saya malu dan konstituen saya malu," katanya.

Ia menambahkan memang sebelumnya tidak menanggapi pemberitaan tuduhan terhadapnya.

Selain itu, dirinya juga kooperatif atas panggilan dari penyidik Polres Belitung terhadap laporan tersebut.

Meskipun sebagai anggota DPRD aktif, harusnya pemanggilan tersebut harus atas izin pihak terkait dan didampingi Badan Kehormatan Dewan.

"Tapi saya tidak mau seperti itu, saya datang bersama pengacara. Karena saya yakin tidak bersalah dalam masalah ini," katanya. 

Takedown Pemberitaan

Kuasa Hukum Hendra Pramono, Heriyanto menjelaskan kliennya dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada 31 Oktober 2024 lalu. 

Atas laporan tersebut, kliennya beberapa kali menjalani pemeriksaan. 

Akhirnya setelah serangkaian pemeriksaan hingga ke DPP Partai Hanura, penyidik berkeyakinan bahwa laporan tersebut bukan tindak pidana.