Breaking News: Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Belitung Timur Ditolak MK

Sebagai informasi, pemerintah membatalkan pelantikan kepala daerah non-sengketa yang semula dijadwalkan 6 Februari 2025.

Kementerian Dalam Negeri RI menyebut, pelantikan akan digabung dengan kepala daerah yang perkaranya dihentikan lewat putusan dismissal MK.

Keputusan ini diambil karena jadwal putusan dismissal MK berdekatan dengan jadwal awal pelantikan kepala daerah non-sengketa.

Jadwal pelantikan secara serentak ini rencananya akan digelar 12 hari setelah pengucapan putusan dismissal digelar.

Prabowo Pilih Tanggal 20 Februari

Pemerintah dan DPR RI bersepakat bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa, akan digabung dengan kepala daerah yang telah memperoleh putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun untuk tanggal pelantikannya, DPR memutuskan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Salah satu tanggal yang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah 20 Februari 2025 atau 2 pekan setelah pembacaan putusan dismissal.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (3/2/2025).

"Pengumuman resminya akan disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Senin (3/2/2025) malam.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian awal menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan agar pelantikan kepala daerah tahap pertama dimulai 20 Februari 2025.

Tanggal tersebut dipilih langsung Presiden Prabowo Subianto, setelah Tito melaporkan dan menawarkan beberapa opsi tanggal untuk pelantikan kepala daerah.

"Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis," ujar Tito, Senin (3/2/2025). 

Tito menegaskan bahwa tanggal-tanggal dipertimbangkan dengan memperhitungkan waktu tercepat yang dibutuhkan untuk proses administrasi di KPU daerah, DPRD provinsi, dan Kemendagri, setelah MK membacakan putusan dismissal 4-5 Februari 2025.

“Sekaligus saya mau koreksi, tadi ada pendapat bahwa tanggal 20 Februari ini perintah Bapak Presiden. Bukan perintah, usulan saya kepada beliau. Namanya bawahan ya menyampaikan opsi, dan kemudian opsi itu dipilih oleh beliau tanggal 20,” kata Tito.