Efisiensi Anggaran Kementerian dan Lembaga, Sri Mulyani: Tak Ada PHK Honorer

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau  honorer di tengah kebijakan pemangkasan anggaran.

"Terkait berita mengenai PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,"
kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR  RI Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak
pada keberlanjutan tenaga honorer.

"Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian/lembaga tidak terdampak pada honorer," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terkait langkah efisiensi tersebut agar tidak mengganggu belanja untuk tenaga honorer.

"Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian/lembaga tersebut
agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," tutur Sri Mulyani.

Efisiensi ini diketahui atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

KIP Kuliah Lolos

Sri Mulyani juga menjamin program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terbebas dari dampak efisiensi anggaran Rp306,69 triliun.

Ia menyampaikan hal itu menjawab isu bahwa KIP Kuliah dan beasiswa akan terdampak efisiensi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," katanya.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk tahun anggaran 2025, jumlah penerima KIP Kuliah tercatat sebanyak 1.040.192 mahasiswa.

Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,69 triliun untuk memastikan program ini tetap berjalan

."Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah),  untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp14,69 triliun," tegasnya.