DKUKMINDAG Basel Waspadai Kelangkaan Bahan Pokok Jelang Ramadan, Cabai Jadi Perhatian

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menjamin kelancaran produksi dan distribusi pangan ke masyarakat.

Terutama selama periode Ramadan tahun 2025, dengan fokus pada komoditas yang sering mengalami fluktuasi
harga.

Termasuk menyiapkan opsi operasi pasar dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUK-MINDAG) Kabupaten Bangka Selatan, Era Fitrawati mengatakan, permintaan sejumlah komoditas pangan diproyeksikan mengalami peningkatan.

Terdapat beberapa komoditas bahan pokok yang diwaspadai agar tidak terjadi kenaikan dan kelangkaan. Terutama menjelang ataupun saat bulan Ramadan tahun 2025 ini.

“Untuk yang menjadi atensi kita yakni komoditas cabai. Karena masyarakat Kabupaten Bangka Selatan sangat memprioritaskan kebutuhan cabai, termasuk bawang merah dan bawang putih,” kata Era Fitrawati, Rabu (19/2).

Era Fitrawati mengungkapkan komoditas cabai rawit, cabai merah hingga bawang merupakan volatile food atau
bahan pangan yang harganya mudah berubah atau fluktuatif.

Termasuk beras, telur dan minyak goreng yang turut menjadi atensi peningkatan harga setiap momentum hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan sejumlah komoditas pangan saat terjadi peningkatan permintaan.

Sebab kenaikan harga pada komoditas pertanian tersebut tidak hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan saat
bulan Suci Ramadan.

Akan tetapi, turut disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem yang terjadi setiap awal tahun. Jangan sampai permintaan
masyarakat yang tinggi disertai harga bahan pokok melambung menyebabkan naiknya laju inflasi di daerah.

“Termasuk beberapa komoditas sayur-mayur yang sangat bersinggungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari,”
ucap Era Fitrawati.

Guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok lanjut dia, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi operasi pasar selama Ramadan.

Kebijakan itu diambil guna menstabilkan harga bahan pokok, terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan.

Operasi pasar akan dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan harga cukup tinggi.