Sosok Hasto Wardoyo Wali Kota Yogya Tolak Rp 3 Miliar untuk Mobil Dinas, Dialihkan ke Gerobak Sampah

Adapun uang anggaran mobil dinas tersebut akan dialihkan ke sektor lain, yakni untuk membuat gerobak sampah.

Penulis: Fitri Wahyuni | Editor: Evan Saputra
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
WALI KOTA YOGYA TOLAK MOBIL DINAS -- Hasto Wardoyo saat menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ia menjadi narasumber pada wawancara khusus dengan Tribun Network di Kantor BKKBN, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2023). Sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, BKKBN berharap Pemerintah dan seluruh masyarakat bekerja sama dan bekerja keras untuk memberikan edukasi terbaik kepada remaja agar terhindar dari perilaku berisiko tinggi, salah satunya free seks atau seks bebas. 

BANGKAPOS.COM -- Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, menolak anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk mobil dinas.

Adapun uang anggaran mobil dinas tersebut akan dialihkan ke sektor lain, yakni untuk membuat gerobak sampah.

Menurut Hasto, efisiensi angggaran diaplikasikan pemerintah daerah dengan memprioritaskan program-program urgent.

Kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Yogya ini selaras dengan pemerintah pusat yang menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

Menolak anggaran Rp 3 miliar untuk mobil Dinas, Hasto menilai mobil dinas saat ini masih berumur 4 sampai 5 tahun, dan masih layak untuk digunakan sebagai mobil dinasnya.

Dia berpendapat, anggaran untuk mobil dinas baru senilai Rp 3 miliar lebih baik diperuntukkan untuk gerobak sampah.

“Anggarannya (pengadaan mobil dinas) kan bisa sampai Rp 3 miliar untuk saya dan pak wakil. Itu lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah,” ujarnya saat ditemui sesuai serah terima jabatan di Balai Kota Yogyakarta, Senin (3/3/2025).

Mantan Bupati Kulon Progo ini mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar akan direfocusing pada perubahan dan digunakan untuk membuat 600 gerobak sampah.

Pihaknya pun sudah menghitung, untuk membuat gerobak sampah menyasar sekitar 600 RW di Kota Yogyakarta, dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp3 miliar, dengan harga per unit Rp5 juta.

“Saya akan buat 600an sesuai dengan jumlah RW di Kota Yogyakarta, itu hanya butuh tiga koma sekian miliar dengan rata-rata unitnya Rp 5 juta,” ujarnya.

“Ngapain saya dibelikan mobil dinas wong mobil dinas yang lama masih bagus, ngapain dibelikan mebel baru gak usah mebel lama masih ada. Itu juga bisa untuk sampah (menangani),” ucapnya.

Sosok Hasto Wardoyo

Hasto Wardoyo adalah kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta.

Sebelumnya, Hasto Wardoyo merupakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diangkat Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2019.

Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo selama dua periode.

Latar belakang Hasto Wardoyo bukanlah dari dunia politik, ia dikenal sebagai dokter dan pengusaha bidang jasa kesehatan.

Hasto Wardoyo merupakan putra asli Kulon Progo yang lahir pada 26 Maret 1964.

Hasto menghabiskan masa kecil di tempat kelahirannya. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Sermo III dan lulus Tahun 1976.

Ia kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kokap dan lulus Tahun 1980.

Tak berselang kemudian, Hasto melanjutkan ke SMA Negeri 1 Wates dan menyelesaikan pendidikan menengahnya itu pada tahun 1983.

Ia lantas melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Enam tahun beselang, ia menyelesaikan pendidikan kedokteran dan menyandang gelar dokter dari kampus tersebut.

Hasto lantas melanjutkan pendidikan Spesialis I Fakultas Kedokteran UGM dan lulus tahun 2000.

Ia kemudian mengambil pendidikan Spesialis II di bidang obstetri dan ginekologi (dokter obgyn), atau biasa disebut spesialis kandungan, di kampus yang sama.

Ia menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) pada tahun 2006.

Karier

Setelah menyandang gelar dokter tahun 1989, Hasto mengawali kariernya sebagai dokter inpres yang ditugaskan di pedalaman Kalimantan.

Ia ditugaskan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang, Kalimantan Timur. 

Pria kelahiran Kulon Progo ini tercatat pernah menjabat sebagai dokter Rumah Sakit Daerah di beberapa daerah di Kaltim seperti di Kabupaten Kutai dan Kota Bontang.

Ia juga membuka praktek dokter umum di Bontang, Kaltim.

Lima tahun kemudian, Hasto meninggalkan kehidupannya sebagai dokter di Kalimantan Timur untuk kembali ke kampung halamannya, Kulon Progo, Yogyakarta.

Ia lantas menjadi dokter di RSUP Dokter Sardjito sejak 1995 dan menduduki jabatan penting di rumah sakit tersebut sebagai Kepala Instalasi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung, RSUP Dr. Sardjito (2010).

Hasto juga tak lupa menularkan ilmunya kepada calon dokter di UGM dengan menjadi Dosen di Fakultas Kedokteran, Program Studi Obstetri dan Ginekologi (2000–2011), serta Sekretaris Program Studi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UGM.

Ia lantas menjabat Ketua Program Studi Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi FK UGM (2008–2011).

Setelah lama mengabdi kepada masyarakat di bidang Kesehatan, ia kemudian mencalonkan diri menjadi calon Bupati Kulon Progo pada 2011.

Dalam pilkada tersebut, Hasto yang berpasangan dengan Sutedjo dan diusung oleh PDIP, PAN, dan PPP berhasil memenangkan pilkada mengalahkan tiga pasangan lainnnya.

Hasto Wardoyo dan Sutedjo dilantik oleh Gubernur DIY sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo periode 2011–2016 pada 24 Agustus 2011.

Lima tahun kemudian, pasangan itu kembali mengikuti Pilkada Kulon Progo 2017. Hasto-Sutejo kembali diusung oleh PDIP, PAN, Golkar, Nasdem, dan Hanura dalam pilkada tersebut.

Usai pemilihan, pasangan itu meraih 219.225 suara atau 85,6 persen, mengungguli pasangan Zuhadmono Azhari – Iriani Pramastuti dari Gerindra yang mendapat 36.809 suara atau 14,4 persen.

Hasto-Sutedjo kembali dilantik oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017–2022 di Kepatihan Pemda DIY pada 22 Mei 2017.

Belum genap masa tugas periode keduanya, Hasto mundur dari jabatan bupati karena dipercaya Presiden Jokowi memimpin Lembaga non-kementerian, yakni Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Ia resmi menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1 Juli 2019.

Pada 25 Januari 2021, selain memimpin BKKBN, Hasto didaulat sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

Jokowi menargetkan kasus stunting di Indonesia pada 2024 bisa turun 14 persen dari angka 27,6 persen pada 2019.

Jadi Wali Kota Yogyakarta, Fokus Utama Hasto ke Sampah

Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan berhasil menang di Pilkada 2024.

Resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pasangan Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan bakal fokus dalam tiga hal.

Pertama adalah fokus penanganan sampah, merealisasikan one village one university, dan pembangunan kawasan sumbu filosofis.

Kedua meningkatkan SDM Kota Yogyakarta, dan yang ketiga membangun Kota Yogyakarta sebagai daerah istimewa yakni selain kota pelajar juga termasuk kota budaya, dan juga kota wisata.

Hasto mengatakan sampah merupakan masalah prioritas yang harus segera diselesaikan setelah dirinya dilantik menjadi Wali Kota Yogyakarta.

Dia menyampaikan, ada beberapa hal yang harus ditangani untuk menyelesaikan masalah sampah pertama adalah membagi penanganan sampah menjadi beberapa poin.

Pertama yakni menyelesaikan sampah yang sifatnya darurat, baru membangun sistem pengelolaan dan pengolahan sampah di tingkat Kota Yogyakarta.

“Khusus yang emergency itu keberadaan sampah yang ada di lingkungan kita yang sangat mengganggu dari sisi, estetika dan juga dari sisi kesehatan ya."

"Terlebih ini musim hujan tiba, ketika sampah itu menumpuk di mana-mana,” kata dia saat dihubungi, Senin (2/12/2024). 

Kondisi ini lanjut Hasto harus memiliki jalan keluar.

Langkah untuk exit emergency yakni memaksimalkan TPST 3R yang dimiliki Pemkot Yogyakarta, memaksimalkan mesin incenerator, dan kerjasama dengan daerah lain.

Untuk langkah awal, Hasto akan mengkalkulasi terlebih dahulu berapa jumlah sampah yang ada di Kota Yogyakarta setelah itu barulah menentukan berapa ton sampah yang harus masuk incinerator, TPST 3 R, serta berapa yang harus dikerjasamakan dengan luar Kota Yogyakarta.

“Kota Yogyakarta punya mesin yang sudah diadakan ya, ada, kalau enggak salah ada dua unit ya. Dua unit untuk insenerator ya. Ada dua unit insenerator,” kata dia.

“Nah, untuk mengatasi yang kondisi daruratnya memang insenerator itu harus hidup,” kata dia.

Selain itu Kota Yogyakarta memiliki potensi anggaran yang bisa digunakan untuk menambah jumlah mesin insenerator yang dapat menambah kapasitas dalam pengolahan sampah.

“Ya, insenerator harus hidup karena itu bisa menyelesaikan sampah total zero waste. Ya. Total zero waste. Nah, nanti akan saya, saya ukur seberapa eh kapasitas insenerator total bisa zero waste ini,” beber dia.

Sembari menyelesaikan sampah yang sifatnya mendesak, Hasto juga akan menata kembali sistem pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta yang bersifat jangka panjang.

(Bangkapos.com/TribunJogja.com/Kompas.com)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved