Makan Bergizi Gratis Menyedot Anggaran Pendidikan?

Oleh: Randi Syafutra - Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung

POLEMIK mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin memanas seiring dengan berbagai kekhawatiran bahwa anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama justru terancam oleh ambisi besar pemerintah dalam merealisasikan janji kampanye. Dengan alokasi sebesar Rp71 triliun yang diambil dari dana abadi pendidikan (20 persen APBN), program ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah MBG benar-benar akan menjadi solusi bagi permasalahan gizi anak-anak Indonesia, atau justru mengorbankan sektor pendidikan yang sudah lama menghadapi berbagai tantangan serius?

Sejak awal, kritik terhadap MBG berpusat pada isu prioritas anggaran. Di satu sisi, peningkatan gizi anak-anak memang penting untuk mendukung kualitas sumber daya manusia di masa depan. Namun, di sisi lain, anggaran pendidikan selama ini masih jauh dari cukup untuk membangun sekolah layak, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu, serta mengembangkan fasilitas penunjang seperti laboratorium dan akses digital bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Dengan besarnya alokasi dana untuk MBG, banyak yang khawatir bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan akan terpinggirkan.

Lebih jauh, efektivitas program MBG dalam jangka panjang masih menjadi tanda tanya besar. Apakah program ini benar-benar akan mengentaskan masalah gizi buruk di kalangan pelajar? Ataukah hanya menjadi proyek ambisius yang pada akhirnya akan menemui banyak hambatan di lapangan? Mengelola distribusi makanan bergizi secara nasional bukanlah hal yang sederhana. Tantangan logistik, potensi penyimpangan anggaran, hingga kualitas dan ketepatan sasaran pemberian makanan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan secara matang. Tanpa perencanaan yang cermat dan transparansi dalam implementasi, program ini berisiko menjadi proyek yang boros tanpa manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.

Janji politik yang tertuang dalam program MBG juga memicu skeptisisme publik. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak program populis yang digaungkan selama kampanye pemilu pada akhirnya tidak terlaksana dengan optimal atau bahkan ditinggalkan begitu saja setelah pemerintahan berganti. MBG tampaknya dirancang sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, namun pertanyaan besarnya adalah apakah program ini benar-benar berbasis pada kebutuhan rakyat atau sekadar strategi elektoral untuk mendulang suara? Tanpa perencanaan yang matang dan komitmen jangka panjang, MBG bisa saja menjadi beban anggaran yang tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk program MBG menimbulkan kekhawatiran akan keterbatasan ruang fiskal bagi sektor pendidikan. Dalam banyak kasus, anggaran pendidikan sering kali masih mengalami kendala dalam pencairannya, bahkan dalam realisasinya tidak sepenuhnya mencapai target. 

Dengan tambahan beban sebesar Rp71 triliun untuk MBG, apakah anggaran pendidikan tidak akan makin tertekan? Perlu diingat bahwa pendidikan bukan hanya soal infrastruktur dan tunjangan guru, tetapi juga soal akses terhadap teknologi dan pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Di era digital ini, pendidikan membutuhkan investasi besar dalam teknologi dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil. Jika anggaran terus menyusut demi program populis, maka pendidikan di Indonesia akan makin tertinggal dibandingkan negara-negara lain.

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa MBG tidak akan mengurangi anggaran pendidikan dari kementerian/lembaga lain, dan program ini justru akan meningkatkan kesehatan anak-anak, mencegah stunting, serta memberdayakan UMKM melalui penyediaan makanan bergizi dari produsen lokal. Namun, argumen ini tidak serta-merta menepis kekhawatiran publik. Jika memang MBG tidak akan memotong anggaran pendidikan yang sudah ada, lalu mengapa dana yang digunakan justru berasal dari dana abadi pendidikan? Seharusnya, jika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas gizi anak-anak, alokasi anggaran bisa diambil dari sumber lain tanpa menyentuh sektor pendidikan.

Salah satu kritik tajam datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa pengalihan anggaran ini berpotensi menyalahi konstitusi. Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Namun, realitasnya, selama pemerintahan Jokowi sendiri, alokasi anggaran pendidikan tidak selalu mencapai batas minimal tersebut jika dihitung secara murni tanpa mencampurkan dana dari sektor lain. Hal ini makin memperkuat dugaan bahwa anggaran pendidikan memang rentan mengalami manipulasi dalam pengalokasiannya. Oleh karena itu, ICW menuntut evaluasi lebih lanjut agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tidak malah merugikan sektor pendidikan.

Dampak lain yang menjadi perhatian adalah potensi pergeseran fokus dalam dunia pendidikan akibat program MBG. Jika implementasi MBG tidak dikelola dengan baik, ada risiko bahwa program ini justru akan mengalihkan perhatian anak-anak dari tujuan utama mereka di sekolah, yaitu belajar. Pendidikan seharusnya tetap menjadi prioritas utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berada di bawah bayang-bayang program makan gratis. Dalam jangka panjang, jika pendidikan terus dikesampingkan demi program populis, maka generasi muda Indonesia akan makin sulit bersaing di kancah global.

Respons dari berbagai pihak terhadap polemik MBG juga cukup beragam. Beberapa anggota DPR RI mendukung program ini dengan dalih bahwa MBG dan pendidikan gratis bersumber dari mata anggaran yang berbeda, dan MBG merupakan wujud nyata janji kampanye Prabowo-Gibran. Namun, di sisi lain, banyak pihak yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan dana atau pengabaian terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak. Jika MBG hanya menjadi proyek politik tanpa perencanaan yang matang, maka dampak negatifnya bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai MBG bukan hanya sekadar soal anggaran, tetapi juga soal visi besar pemerintah dalam membangun masa depan bangsa. Apakah pendidikan akan tetap menjadi prioritas utama, ataukah akan terus dikorbankan demi proyek-proyek populis yang belum tentu memberikan manfaat jangka panjang? Indonesia membutuhkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, bukan sekadar janji kampanye yang hanya bertahan dalam satu periode pemerintahan. Jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan kualitas SDM bangsa, maka investasi yang paling penting adalah pada sektor pendidikan, bukan hanya pada makan gratis yang manfaatnya masih dipertanyakan. (*)