Peran, Tantangan, dan Praktik Baik Ombudsman Republik Indonesia

Keempat, dari segi internal kelembagaan tantangan yang dihadapi masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini jumlah asisten di kantor perwakilan yang menaungi pengawasan wilayah yang luas dalam suatu provinsi dan terbatasnya anggaran untuk operasional penanganan kasus laporan pengaduan, sosialisasi pengenalan Ombudsman seperti Ombudsman on The Spot (OTS), Ombudsman Jemput Bola (Jempol), dan sebagainya yang terkadang juga sulit untuk menjangkau daerah terpencil.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Ombudsman selalu berupaya maksimal dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Lihat saja kinerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ombudsman Babel sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus laporan pengaduan dari berbagai lapisan masyarakat. Dari tahun ke tahun jumlah laporan pengaduan dan konsultasi selalu meningkat. Berdasarkan data per 30 Desember 2024, Ombudsman Babel pada tahun 2024 menerima 1.312 jenis akses yang masuk dari masyarakat luas dengan jumlah konsultasi sebanyak 947, laporan masyarakat sebanyak 135, respons cepat sebanyak 179, dan tembusan sebanyak 51.

Sebenarnya banyak sekali praktik baik kinerja Ombudsman Babel. Ombudsman Babel dipandang sudah memiliki pengaruh yang cukup disegani dan profesional dalam pengawasan pelayanan publik. Bahkan kalau dikuantifikasi, diperkirakan sudah ratusan penanganan laporan masyarakat di Ombudsman Babel yang berhasil dan memberikan dampak yang tidak hanya menguntungkan secara materiel, tetapi juga secara imateriel, tidak hanya bagi pelapor, tetapi juga bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Salah satu kasus laporan pada tahun 2018 pengaduan masyarakat dari salah satu desa di Kabupaten Bangka Tengah, Desa Sarang Mandi, mengenai sengketa inti plasma. Kala itu, Ombudsman Babel berhasil membuat kedua belah pihak bersepakat dalam menyelesaikan permasalahan secara musyawarah yang hasilnya adalah pihak perusahaan secara resmi menghibahkan lahan sawit seluas 20 hektare kepada masyarakat desa tersebut.

Selanjutnya, ada lagi penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berhasil diselesaikan oleh Ombudsman Babel pada tahun 2022, 2023, dan 2024 mengenai kasus tidak adanya tindak lanjut pembagian gaji kepada mantan istri seorang pegawai negeri sipil (PNS) pada salah satu dinas di Pulau Belitung. Sebelumnya, mantan istri (pelapor) tidak mendapatkan nafkah pembagian gaji oleh mantan suami, padahal secara regulasi seharusnya yang bersangkutan dapat pembagian gaji. Setelah dilakukan pemeriksaan dan atas intervensi Ombudsman Babel, akhirnya hak-hak nafkah pembagian gaji tersebut dapat diterima oleh pelapor. 

Sesungguhnya masih banyak lagi keberhasilan penanganan laporan masyarakat di Ombudsman Babel. Praktik baik ini memang perlu ditampilkan. Bukan untuk menjadikan Ombudsman jemawa, tetapi ingin menunjukkan bahwa Ombudsman serius dan memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu masyarakat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Sebagai lembaga tinggi negara dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan menjaga hak-hak warga negara, Ombudsman tentunya tidak harus ‘bekerja sendiri’. Dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat guna meningkatkan dan memperkuat Ombudsman dalam menghadapi tantangan-tantangan dan menjaga hak-hak masyarakat sebagai warga negara.  Dukungan dari masyarakat itu sendiri sangat berarti. 

Masyarakat sebagai salah satu pengawas eksternal memiliki peran serta dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan, ketika masyarakat menemukan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar melapor ke layanan pengaduan instansi terkait dan atau bisa melaporkan langsung ke Ombudsman Republik Indonesia terdekat. (*)