Rumor Visa Haji Furoda Diterbitkan Hari Ini 1 Juni 2025, Kemenag RI: Belum Ada Info dari Arab Saudi

BANGKAPOS.COM -- Beredar kabar bahwa visa Haji Furoda bakal diterbitkan oleh Arab Saudi mulai, Minggu (1/6/2025) hari ini.

Kabar itu lantas langsung direspons pihak Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Hilman Latief, memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar mengenai visa haji furoda.

Informasi tersebut sempat ramai di media sosial dan grup percakapan, yang menyebutkan bahwa visa furoda akan kembali dibuka pada Minggu, 1 Juni 2025.

Menanggapi hal itu, Hilman menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia belum menerima informasi resmi dari otoritas Arab Saudi.

“Sampai hari ini, belum ada informasi apa pun terkait pembukaan visa furoda,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Daerah Kerja (Daker) Mekah, pada Minggu dini hari (1/6).

Sebagai informasi, haji furoda merupakan skema haji dengan visa mujamalah atau undangan, yang bersifat B to G (Business to Government), yakni kerja sama antara pengusaha dan pemerintah Arab Saudi.

Alasan Arab Saudi Tak Keluarkan Visa

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Abdul Wachid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan Arab Saudi tidak mengeluarkan satu pun visa haji furoda 2025.

 Menurut Abdul Wachid, saat kunjungan kerja Komisi VIII ke Arab Saudi pada Mei tahun lalu untuk membahas rencana persiapan haji 2025, pihaknya telah mendapat sinyal dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah bahwa Pemerintah Arab Saudi akan memperketat pengeluaran visa, terutama yang bukan visa resmi haji.

"Sejak tahun lalu kami sudah menangkap persoalan ini. Saat itu, Konjen menyampaikan akan ada pengetatan dari Pemerintah Arab Saudi terhadap visa non-haji, termasuk visa furoda," ungkapnya di Madinah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025).

Abdul Wachid pun membeberkan alasan mengapa tahun ini visa haji furoda tidak ada yang terbit.

"Ini karena adanya penumpukan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, padahal visa yang dikeluarkan seharusnya sudah sesuai kuota lokasi," ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Minggu (1/6).

Abdul Wachid menegaskan bahwa visa furoda sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi, sehingga Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah maupun distribusinya.

"Kami di DPR tidak bisa kontrol berapa jumlah visa furoda yang keluar karena itu di luar kuasa kita," tegasnya.