Rumor Visa Haji Furoda Diterbitkan Hari Ini 1 Juni 2025, Kemenag RI: Belum Ada Info dari Arab Saudi

BANGKAPOS.COM -- Beredar kabar bahwa visa Haji Furoda bakal diterbitkan oleh Arab Saudi mulai, Minggu (1/6/2025) hari ini.

Kabar itu lantas langsung direspons pihak Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Hilman Latief, memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar mengenai visa haji furoda.

Informasi tersebut sempat ramai di media sosial dan grup percakapan, yang menyebutkan bahwa visa furoda akan kembali dibuka pada Minggu, 1 Juni 2025.

Menanggapi hal itu, Hilman menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia belum menerima informasi resmi dari otoritas Arab Saudi.

“Sampai hari ini, belum ada informasi apa pun terkait pembukaan visa furoda,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Daerah Kerja (Daker) Mekah, pada Minggu dini hari (1/6).

Sebagai informasi, haji furoda merupakan skema haji dengan visa mujamalah atau undangan, yang bersifat B to G (Business to Government), yakni kerja sama antara pengusaha dan pemerintah Arab Saudi.

Alasan Arab Saudi Tak Keluarkan Visa

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Abdul Wachid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan Arab Saudi tidak mengeluarkan satu pun visa haji furoda 2025.

 Menurut Abdul Wachid, saat kunjungan kerja Komisi VIII ke Arab Saudi pada Mei tahun lalu untuk membahas rencana persiapan haji 2025, pihaknya telah mendapat sinyal dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah bahwa Pemerintah Arab Saudi akan memperketat pengeluaran visa, terutama yang bukan visa resmi haji.

"Sejak tahun lalu kami sudah menangkap persoalan ini. Saat itu, Konjen menyampaikan akan ada pengetatan dari Pemerintah Arab Saudi terhadap visa non-haji, termasuk visa furoda," ungkapnya di Madinah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025).

Abdul Wachid pun membeberkan alasan mengapa tahun ini visa haji furoda tidak ada yang terbit.

"Ini karena adanya penumpukan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, padahal visa yang dikeluarkan seharusnya sudah sesuai kuota lokasi," ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Minggu (1/6).

Abdul Wachid menegaskan bahwa visa furoda sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi, sehingga Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah maupun distribusinya.

"Kami di DPR tidak bisa kontrol berapa jumlah visa furoda yang keluar karena itu di luar kuasa kita," tegasnya.

Ia menyebutkan, langkah ekstrem diambil Arab Saudi tahun ini dengan tidak mengeluarkan satu pun visa furoda, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia.

Kebijakan tersebut berdampak besar pada travel-travel penyelenggara haji furoda yang telah melakukan berbagai pembayaran awal, mulai dari akomodasi, penerbangan, hingga persiapan di Arafah dan Mina.

"Ini jelas menjadi beban berat bagi teman-teman travel. Semua biaya sudah dibayar, sekarang visanya tidak keluar sama sekali. Saya menerima banyak keluhan dari mereka," ujarnya.

Sebagai solusi, Abdul Wachid mengimbau agar penyelenggara travel segera mengumpulkan calon jamaah dan memberikan penjelasan bahwa kendala ini berasal dari keputusan Pemerintah Arab Saudi. Ia juga meminta agar seluruh dana jamaah dikembalikan secara utuh.

"Kalau memang calon jamaah ingin menyimpan dananya di travel untuk persiapan haji furoda tahun depan, silakan. Tapi kalau tidak, kembalikan secara utuh. Ini soal kepercayaan publik yang harus dijaga," tutupnya.

Sejumlah artis calon jemaah haji yang sudah mendaftar lewat jalur visa Furoda tahun 2025 terancam gagal berangkat.

Diketahui, Visa haji furoda biasanya jadi solusi bagi mereka yang mau berangkat haji tanpa menunggu lama termasuk para artis.

Namun, visa haji Furoda tahun ini dipastikan tidak ada. 

Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkannya pada penyelenggaraan haji 1446 H/ 2025 M.

Diperoleh jawaban lisan dan tertulis dari Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), bahwa proses penerbitan visa sudah resmi ditutup oleh otoritas Arab Saudi sejak 27 Mei 2025

(Bangkapos.com/Tribun Timur/Serambinews)