Tribunners
Rombongan Belajar Gemuk
Coba dibayangkan jika satu kelas diisi 40 siswa, maka proses pembelajaran mungkin saja kurang kondusif.
Oleh: Andre Pranata - Pendidik di SMPN 2 Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah
TAHUN ajaran baru segera tiba. Peserta didik pada kelas tertinggi di masing-masing jenjang pendidikan akan segera berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri di sekolah yang menjadi tujuannya. Ada yang mendaftarkan diri ke sekolah milik pemerintah, ada juga yang mendaftarkan diri ke sekolah yang bukan milik pemerintah. Dinamika seperti itu lazim terjadi, semuanya tergantung kepada orientasi anak dan mungkin kondisi ekonomi juga bisa memengaruhi hal tersebut.
Seperti diketahui bahwa sekolah milik pemerintah tidak ada pungutan dan minim biaya dalam prosesnya. Sementara itu, sekolah milik swasta akan ada biaya bulanan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Bagi orang tua yang ekonominya bagus tentu tidak masalah untuk membayar sejumlah uang per bulan demi pendidikan anak. Beda cerita untuk orang tua yang ekonominya terbatas, tentu saja akan berpikir untuk meneruskan pendidikan anaknya ke sekolah negeri yang gratis dan notabenenya milik pemerintah.
Sekolah negeri ataupun swasta sebenarnya sama saja. Tergantung kepada anak masing-masing bagaimana menjalani proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh di sekolah. Dalam perjalanan, keduanya saling menguatkan dengan persaingan positif dan sehat.
Terkait penerimaan murid baru, yang perlu diperhatikan adalah memburuknya kondisi ekonomi yang mengakibatkan membeludaknya pendaftaran peserta didik di sekolah negeri atau sekolah milik pemerintah. Rombongan belajar menjadi gemuk yang bisa mengakibatkan turunnya kualitas pembelajaran.
Seperti diketahui bahwa untuk mencapai kualitas pembelajaran yang baik, satu rombongan kelas seharusnya diisi dengan 32 siswa atau mentok 35 siswa. Coba dibayangkan jika satu kelas diisi 40 siswa, maka proses pembelajaran mungkin saja kurang kondusif.
Di sisi lain, dengan membeludaknya pendaftar di sekolah negeri akan membuat pendaftar sekolah swasta menurun. Hal tersebut akan membuat operasional sekolah swasta mungkin terganggu karena sebagian dana operasional berasal dari iuran bulanan siswa. Makin dikit siswa, mungkin makin terbatas juga pergerakan sekolah swasta.
Perlu intervensi pemangku kepentingan dalam hal ini agar tidak terjadi ketimpangan. Mungkin saja pemerintah bisa menyubsidi sekolah swasta dan iuran sekolah anak di sekolah swasta agar sekolah negeri mengidealkan jumlah di dalam rombongan kelasnya. Selain itu, sekolah swasta juga bisa bebas bergerak.
Yang perlu diingat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab dari pemerintah sehingga harus mencari jalan keluarnya. Untuk mendeteksi ketimpangan pendaftaran siswa di sekolah negeri dan swasta, pemerintah perlu membaca peta pertumbuhan ekonomi. Biasanya yang menjadi penyebab turunnya kuantitas pendaftar di sekolah swasta adalah kondisi ekonomi. Jika untuk makan saja sulit untuk dicari, bagaimana mungkin mendahulukan pendidikan daripada perut yang lapar.
Mengajar dalam kondisi rombongan kelas gemuk perlu tenaga ekstra. Apalagi mengajar di kelas yang peserta didiknya masih belum bisa diarahkan seperti di jenjang sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Menjadi tantangan bagi guru bagaimana terus menjaga kualitas pembelajaran di dalam rombongan belajar yang gemuk.
Bagi guru mungkin tidak menjadi masalah karena memang sudah menjadi rutinitas hariannya. Namun, di sisi siswa permasalahan yang ditimbulkan akibat kelas gemuk adalah fokus siswa untuk memperhatikan gurunya mungkin bisa teralihkan dengan jumlah siswa yang terlalu banyak di kelas.
Intinya adalah sekolah harus siap-siap dalam menghadapi tahun ajaran baru. Guru juga harus siap-siap. Pemangku kepentingan juga harus siap-siap. Membuat perencanaan yang baik dalam penerimaan murid baru adalah langkah yang harus dilakukan agar bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses belajar mengajar. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bangka/foto/bank/originals/20230810_Andre-Pranata-Guru-SMPN-2-Lubuk-Besar.jpg)