Profil Prof Didi Sukyadi, Rektor UPI yang Pelantikannya Bikin Wakil Ketua DPR RI Walk Out

BANGKAPOS.COM -- Inilah profil Prof Didi Sukyadi, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang pelantikannya memicu polemik.

Sampai-sampai bikin pimpinan DPR walk out.

Diketahui proses pelantikan Prof Didi Sukyadi pada Senin (16/6/2025) menuai persoalan lantaran menggunakan bahasa inggris.

Proses pelantikan itu dipandu oleh Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Universitas Pendidikan Indonesia Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna.

Tak pelak, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang hadir sebagai tamu undangan memutuskan untuk pergi atau walk out. 

Keputusan Cucun pergi dari ruang tersebut karena merasa kecewa, pelantikan itu memakai bahasa Inggris. 

Cucun menganggap, perbuatan kampus dianggap melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 

"Saya tidak bisa menerima pengucapan sumpah jabatan rektor di institusi pendidikan Indonesia dilakukan dalam bahasa asing. Ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pengucapan sumpah jabatan di lingkungan resmi kenegaran," kata Cucun yang dikutip pada Selasa (17/6/2025). 

Cucun menyebut peristiwa ini sebagai peringatan serius bagi UPI yang dinilai seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah bahasa Indonesia di ruang akademik dan kelembagaan. 

"Ini adalah teguran keras. Tidak boleh lagi ada institusi pendidikan yang menomorduakan bahasa Indonesia dalam forum resmi. Kita bisa internasional, tetapi tidak boleh mengorbankan identitas nasional," ujarnya. 

 Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, perbuatan kampus telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 

Akibat kejadian tersebut, Cucun berjanji akan melaporkan hal ini kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Brian Yuliarto. 

Ia juga mendesak Brian Yuliarto untuk mengevaluasi insiden tersebut dan memberikan pembinaan kepada UPI. 

Harapannya kasus tersebut tidak terulang kembali dan fasilitas pendidikan bisa mengikuti ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2009. 

"Saya akan menyampaikan hal ini secara resmi dalam rapat DPR bersama Kemendiktisaintek," ujar Cucun yang dikutip dari Wartakota, pada Selasa (17/6/2025).