Stabilkan Harga dan Bangun Rumah Rakyat, Babel Teguhkan Sinergi Pusat-Daerah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali menegaskan dukungan aktif terhadap kebijakan nasional, terutama dalam menekan inflasi dan mengakselerasi program prioritas seperti pembangunan tiga juta rumah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Penegasan ini disampaikan dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar virtual dan dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, pada Senin (30/6/2025).

Penjabat Sekda Babel, Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Hidayat Arsani, menuturkan bahwa berbagai langkah konkret telah dilaksanakan oleh Pemprov untuk menjaga kestabilan harga serta mendukung kebijakan pusat.

“Kami terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelayanan publik berjalan optimal dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung,” ujar Fery.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Babel mengalami kenaikan 0,65 persen pada pekan keempat Juni 2025.

Kenaikan dipicu oleh melonjaknya harga daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.

“Fluktuasi harga komoditas ini perlu jadi perhatian karena memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi daerah,” jelas Amalia.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan berbagai strategi stabilisasi, antara lain distribusi pangan strategis, bantuan pangan langsung, dan operasi pasar murah.

Laporan dari Kantor Staf Presiden (KSP) juga menunjukkan bahwa harga beras medium dan Minyakita di wilayah Babel masih terkendali.

Dari sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan capaian program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah menyentuh lebih dari 11 juta penduduk secara nasional.

Di Babel sendiri, hingga 28 Juni 2025, sebanyak 59.468 jiwa telah memanfaatkan layanan ini, dari total target 1.550.821 jiwa, menempatkan Babel di peringkat ke-14 nasional.

Menkes juga mendorong optimalisasi anggaran DAK dan BOK, serta pelibatan sekolah dan posyandu dalam menjangkau sasaran PKG lebih luas.

Dalam sesi pemaparan dari Ditjen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PUPR, ditegaskan pentingnya keterlibatan pemda dalam menyukseskan target pembangunan tiga juta rumah.

Hal ini mencakup dukungan regulasi BPHTB dan PBG, alokasi anggaran rumah tidak layak huni (RTLH), dan kolaborasi melalui CSR sektor swasta.

“Pemprov Babel mendukung penuh langkah-langkah percepatan ini melalui kebijakan, anggaran, dan sinergi antarsektor,” ujar Fery menambahkan.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya terkoordinasi antara pusat dan daerah dalam mengawal program strategis nasional, mulai dari pengendalian inflasi, jaminan layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan.

Semua ini merupakan bagian dari agenda pembangunan inklusif menuju Indonesia Emas 2045. (*/E1)