TPNPB-OPM Sebut Gibran Anak Ingusan Tak Akan Mampu Selesaikan Papua 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua tidak yakin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Papua.

Bahkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menyebut Gibran anak ingusan yang kualifikasinya dipertanyakan.

“Apa kualifikasinya Gibran untuk selesaikan masalah di Papua. Apa kualifikasinya? tidak mampu, tidak mungkin. Anak ingusan begitu mana bisa selesaikan masalah Papua”, kata Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, Rabu (9/7/2025) dilansir Tribunjambi.com. 

Sebby Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran ke Papua. 

Menurut Sebby, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran untuk menyelesaikan masalah di Papua, 

melainkan harus membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua.

Legislator PDIP Khawatir Timbulkan Masalah Baru

Legislator dari fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira juga memberikan respons soal kabar penugasan Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden RI Prabowo Subianto ke Papua.

Andreas Hugo justru mempertanyakan kepentingan Gibran mengawal pertumbuhan dan pembangunan provinsi di Papua.

Kata dia, saat ini masih banyak persoalan di Jakarta, sehingga seharusnya menurut Andreas, menaruh fokus terlebih dahulu permasalahan yang ada.

"Ya kan tugas dari wapres itu apa harus ke Papua? Di sini saja masih banyak masalah," kata Andreas Hugo kepada awak media saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Atas kondisi tersebut menurut Andreas, perlu ada perhitungan dan pertimbangan yang matang dalam penempatan pejabat negara termasuk Wapres Gibran ke Papua.

Terlebih kata Pimpinan Komisi XIII DPR RI itu, saat ini masih banyak fasilitas pemerintah daerah yang belum terbangun di beberapa Provinsi Papua imbas dari pemekaran provinisi.

Dirinya lantas merasa khawatir kalau penempatan Wapres Gibran di Papua justru menimbulkan permasalahan baru di sana.

"Jangan sampai kalau kita ke sana bangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres kan perlu anggaran lagi. Yang satu belum selesai kita bangun selesai, kan masalah. Dan itu bisa jadi sensitif untuk orang Papua," kata dia.