Inilah Sosok Neni Nur Hayati, Tuding Dedi Mulyadi Pakai Buzzer Demi Pencitraan, Direktur DEEP

BANGKAPOS.COM - Aktivis Neni Nur Hayati menuding Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi  memanfaatkan buzzer untuk menyebarkan konten positif demi mendukung citranya. 

Tuduhan Neni tersebut kini viral dan sukses mencuri perhatian publik.

"Saya cukup geram dengan siapa pun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan, fakta tidak lebih penting dari opini, ketika tidak siap dengan kritik di media sosial mengerahkan buzzer untuk menyerang siapa pun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat, dan untuk yang pro buzzer sudah bersiap untuk memuji-muji, membuat konten secara berlebihan kemudian memviralkannya."

"Katanya penghematan anggaran belanja media tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari anggaran belanja media untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut cukup besar dan semua itu didesain teman-teman termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya yang menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat," kata Neni.

Beberapa hari kemudian, Neni menyampaikan video klarifikasi yang menegaskan bahwa pencitraan pemerintah bukanlah hal yang salah selama dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Sosok Neni Nur Hayati

Neni Nurhayati merupakan Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia.

DEEP adalah lembaga Non Government Organisation (NGO) yang lahir untuk menjawab kesenjangan antara harapan demokrasi dengan realitas demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Sosok Neni dikenal sebagai figur vokal dan kritis di dunia digital.

Neni kini tengah jadi sorotan setelah menyinggung kepala daerah yang melakukan pencitraan berlebihan buat konten hingga menggunakan buzzer.

Bantahan Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi membantah isu di media sosial yang menuding dirinya menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer.

Menurut dia, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. 

Bahkan, masyarakat pun bisa mengecek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 secara langsung. 

Bahkan, masyarakat pun bisa mengecek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 secara langsung.