Profil Lalu Sudarmadi Komut ASDP Ferry Indonesia Dicopot Erick Thohir Setelah Lapor Potensi Korupsi

BANGKAPOS.COM - Lalu Sudarmadi dicopot dari jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ferry Indonesia pada April 2020.

Pencopotan jabatan tersebut dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir satu bulan setelah Lalu Sudarmadi melaporkan potensi korupsi di perusahaan pelat merah itu kepada Erick Thohir.

Kini kasus korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Ferry yang merugikan negara Rp 1,25 triliun itu bergulir di persidangan.

Sosok Lalu Sudarmadi pun jadi sorotan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Pencopotan jabatan Komut ASDP Ferry ini terungkap saat Lalu Sudarmadi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang.

Pada persidangan itu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Lalu pernah melaporkan proses KSU dan akuisisi PT JN yang bisa merugikan perusahaan dan memperkaya orang lain pada Maret 2020, jauh sebelum kasus ini diusut lembaga antirasuah.

“Yang paling penting sebenarnya kami melaporkan bahwa akuisisi, ini proses KSU menjadi akuisisi, ini akan berisiko. Itu saja intinya, karena kami pernah menolak 2016, itu saja,” kata Lalu, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Lalu mengatakan, sedianya ia hendak menyampaikan laporan itu secara informal.

Namun, deputi di BUMN menyarankan agar mengirim surat resmi kepada Erick Thohir.

Jaksa lalu menunjukkan surat yang dikirim Lalu kepada Erick selaku Menteri BUMN.

“Ini yang dikirimkan itu? Perihal laporan kepada menteri BUMN saat itu Pak Erick Thohir?” tanya jaksa KPK.

“Iya,” jawab Lalu.

Jaksa kemudian membacakan materi surat tersebut yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris PT ASDP tidak diberikan informasi yang maksimal terkait kerja sama dengan PT JN, perusahaan yang bergerak di penyeberangan seperti halnya PT ASDP Ferry. 

Komisaris tiba-tiba diundang untuk menghadiri acara penandatanganan memorandum of understanding (MoU) KSU antara PT ASDP Ferry dengan PT JN.

Padahal, komisaris meminta agar kerja sama itu dikaji terlebih dahulu agar Dewan Komisaris bisa memberikan saran.

Selanjutnya, kepada Erick, Lalu memperingatkan bahwa rencana yang disampaikan Direktur Utama PT ASDP Ferry saat itu, Ira Puspadewi, tidak akan menguntungkan perusahaan BUMN tersebut.

“Apa yang dikemukakan Dirut akan menguntungkan ASDP hanya sebagai rencana yang tidak akan tercapai, dan berpotensi menimbulkan kerugian serta tindakan memperkaya badan atau orang lain,” kata jaksa KPK membaca surat Lalu. 

Lalu menyebut, KSU itu diduga menjadi modus agar PT ASDP mengakuisisi atau membeli kapal bekas PT JN.

“Kami laporan kepada Bapak Menteri bahwa kami pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 2019 menolak akuisisi kapal PT JN yang dijadikan agenda RUPS pada waktu itu,” kata dia.

Jaksa KPK lalu mengonfirmasi, setelah surat itu dikirimkan kepada Erick Thohir pada Maret 2020, dirinya justru dicopot dari kursi Komisaris Utama PT ASDP Ferry pada April. 

Menurut Lalu, ia berharap dipanggil Erick untuk memberikan penjelasan. Namun, dirinya justru dicopot tanpa alasan yang jelas. Penjelasan dari Deputi di BUMN pun mengambang.

“Dibilang ‘oh, kesalahannya Pak Menteri, Pak Lalu berprestasi, ini penataan. Nanti Pak Lalu ditempatkan, dicarikan tempat yang lain’. ‘Betul itu?’ ‘Betul’,” ungkap Lalu.

Tidak hanya dirinya, jajaran komisaris maupun direksi yang menolak menghalangi keinginan Ira mengakuisisi PT JN juga dicopot. Hal ini sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Lalu yang dibacakan jaksa KPK.

“Susunan direksi ataupun komisaris PT ASDP yang menjadi penghalang rencana saudari Ira Puspadewi akan dilakukan pemberhentian, dipecat,” kata jaksa, membacakan BAP Lalu. 

Mereka yang dipecat adalah Wing Antariksa dan Lamane selaku Direktur PT ASDP Ferry. 

Kemudian, Lalu di jajaran komisaris utama dan VP bidang Hukum ASDP Dewi Andriyani yang mengundurkan diri.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa tiga mantan direksi PT ASDP Ferry melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 1,25 triliun. 

Mereka adalah eks Direktur Utama PT ASDP Ferry, Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono. 

Korupsi dilakukan dengan mengakuisisi PT JN, termasuk kapal-kapal perusahaan itu yang sudah rusak dan karam.

“Berdasarkan laporan uji tuntas engineering (due diligence) PT BKI menyebut, terdapat 2 unit kapal yang belum siap beroperasi, yaitu KMP Marisa Nusantara karena dari status, kelas, dan sertifikat perhubungan lainnya telah tidak berlaku, dan KMP Jembatan Musi II karena kapal saat inspeksi dalam kondisi karam," ujar jaksa. 

Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian Rp 1,25 triliun dan memperkaya pemilik PT JN, Adjie, Rp 1,25 triliun.

Kompas.com telah menghubungi staf Erick untuk meminta tanggapan terkait penyataan Lalu. Namun, hingga berita ini tayang, belum ada respons.

Profil Lalu Sudarmadi

Drs. H. Lalu Sudarmadi, MPIA terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT. ASDP Indonesia Ferry dibawah naungan Kementerian BUMN.

Ia mulai menjabat Komisaris Utama PT. ASDP Indonesia Ferry pada 17 November 2015 hingga April 2020.

Lalu Sudarmadi lahir di Selong, Nusa Tenggara Barat pada 
1 November 1949 (usia 75 tahun).

Ia meraih gelar sarjana di Universitas Brawijaya pada tahun 
1976.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Piitsburgh University, Amerika Serikat (1990)

Lalu Sudarmadi mengawali kariernya sebagai ASN di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi NTB. 

Ia kemudian menjabat sekertaris BKKBN dan merangkap jabatan sebagai Pjs Ketua BKKBN provinsi NTB.

Sukses berkarier di daerah ia di percayai sebagai pembantu Asisten I Menteri Kependudukan dan Transmigrasi.

Di Jakarta, kariernya semakin melejit, puncaknya saat ia diberi mandat sebagai Sekertaris Jenderal BKKBN RI tahun 2000-2007.

Sebelumnya dalam kurun waktu 1995-2006 ia juga bertugas sebagai Delegasi Indonesia untuk PBB sebagai Konsultan Kependudukan, Badan PBB/UNFPA/BKKBN di beberapa negara antara lain Myanmar, Malawi africa, Tanzania, Zanzibar, Uganda dan Tunisia.

Riwayat Pendidikan:

• SDN Lombok Timur
• SMPN Lombok Timur
• SMAN Mataram (1966)
• Akademi Bahasa Inggris Universitas Kristen Malang (1971-1972)
• Universitas Brawijaya (1976)
• Piitsburgh Uneversity, USA (1990).

Jabatan Pemerintahan:

• Sekretaris BKKBN NTB (1978-1997)
• Kepala Bagian TU BBKKBN NTB (1979-1992)
• Pjs Kepala BKKBN NTB (l980-1982)
• Kabag Perencanaan BKKBN Pusat (l983-1994)
• Pembantu Asisten I Menteri Kependudukan/Transmigrasi (1998-2000)
• Sekretaris Jenderal BKKBN RI (2000-2007)

Jabatan Organisasi:

• Sekretaris Umum DPW NW NTB (1973-1980)
• Anggota BAPPILU GOLKAR NTB (Tahun 1978-1980)
• Ambassador, Universal Peace Federation AJPF Korea (2005-sekarang)
• Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Kelompok Usaha Kelurga (2003-2000)
• Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di AS/PERMIAS (1989-1990) Pittsburgb, PA. USA.
• Ketua Dewan Pembina PONPES NW Jakarta (2002-sekarang)
• Anggota Dewan Pakar DPP Nasional Demokrat (20lO-sekarang)
• Wakil Ketua Umum DPP (HIPPI) Himpunan Pengusaha Putra Indonesia (2011-2015).
• Ketua Dewan Pengawas (APSI) Asosiasi Pengusaha Sunior Indonesia (2012-sekarang)
• Sekretaris Mahkamah Partai NasDem (2013-2018).

(Bangkapos.com/Kompas.com/Syakirun Ni'am, Robertus Belarminus)